INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) tahun 2026. Posisi strategis ini diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodhipuro.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Indonesia sebelumnya dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai presiden.
Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri RI. Dengan penetapan ini, Indonesia kembali dipercaya memegang peran penting dalam sistem multilateral PBB, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia global.
Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijabat oleh Sidharto Reza Suryodhipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.
Sidharto Reza Suryodhipuro, yang akrab disapa Arto, merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada 1991. Ia juga menempuh pendidikan di Naval Postgraduate School, Monterey, Amerika Serikat, dan lulus pada 2003 setelah menerima beasiswa Fulbright pada 2002.
Karier diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri RI dimulai sejak Maret 1992. Arto memiliki pengalaman panjang di forum multilateral, termasuk penugasan di Markas Besar PBB New York pada periode 1996–2000 serta saat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada 2007–2008.
Ia juga pernah bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia, pada 2004–2006 untuk menangani kerja sama ekonomi dan pembangunan bilateral. Pada 2006–2009, Arto kembali ditugaskan sebagai perwakilan Indonesia di PBB dengan fokus pada isu-isu kemanusiaan di kawasan Afrika.
Pada 2009–2010, Arto menjabat Wakil Direktur Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Ia kemudian berperan penting dalam penyelenggaraan APEC 2013 di Indonesia sebagai Sekretaris Divisi Kebijakan Komite Nasional APEC Indonesia dan memperoleh Meritorious Service Medal atas kontribusinya.
Sebelum ditugaskan ke Jenewa, Arto menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN sekaligus Pejabat Senior Indonesia untuk ASEAN, termasuk memimpin pertemuan pejabat senior ASEAN saat Indonesia memegang keketuaan pada 2023.
Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menegaskan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran Indonesia dalam isu hak asasi manusia dan diplomasi multilateral. Dengan pengalaman panjang Sidharto Reza Suryodhipuro di PBB dan forum internasional, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran konstruktif dalam memimpin agenda Dewan HAM PBB sepanjang 2026.
Tinggalkan Balasan