INDORAYATODAY.COM — Pemerintah tengah mematangkan rencana pembangunan kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlokasi di kawasan strategis Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pembangunan gedung tersebut akan dimulai sepenuhnya dari awal (ground up), bukan sekadar merenovasi bangunan yang sudah ada.
Langkah ini diambil untuk memastikan gedung representatif bagi para ulama tersebut memiliki fasilitas modern namun tetap selaras dengan estetika kawasan pusat ibu kota. Saat ini, proyek tersebut tengah memasuki tahapan perancangan desain.
“Iya, pembangunannya dimulai dari nol,” ujar Prasetyo Hadi usai menghadiri kegiatan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Mengenai besaran dana yang akan dialokasikan, Mensesneg menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan angka pasti. Hal ini dikarenakan proses penghitungan anggaran sangat bergantung pada hasil desain akhir yang tengah dikerjakan.
Prasetyo menambahkan, terdapat beberapa opsi mengenai sumber pendanaan proyek ini. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah melalui pos anggaran Kementerian Agama (Kemenag). Namun, ia juga membuka kemungkinan penggunaan anggaran dari pos kementerian atau lembaga lain yang relevan.
“Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain,” jelasnya lebih lanjut.
Rencana pembangunan ini menempati lahan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Mengingat lokasi tersebut berada di jantung kota dan berdekatan dengan zona cagar budaya, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif antara pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pembangunan Gedung MUI di lokasi prestisius ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat koordinasi umat Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi simbol kehadiran ulama di tengah dinamika pembangunan bangsa. Pemerintah berkomitmen agar pembangunan ini berjalan transparan dan sesuai dengan aturan tata ruang serta cagar budaya yang berlaku di kawasan Bundaran HI.
Tinggalkan Balasan