INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besar pemerintah untuk merevolusi sektor kelautan Indonesia. Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden menargetkan sebanyak 1.000 desa nelayan terintegrasi sudah mulai beroperasi pada tahun ini, sebagai langkah awal menuju target 5.000 desa di tahun 2029.

Langkah ambisius ini diambil untuk menjawab keluhan klasik para nelayan yang selama puluhan tahun merasa kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah terkait infrastruktur penunjang.

Presiden menyoroti masalah mendasar yang dihadapi nelayan, mulai dari kelangkaan bahan bakar hingga sulitnya menjaga kualitas hasil tangkapan.

“Selama Republik Indonesia berdiri, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian (serius). Mereka sulit punya es, tidak ada pabrik es, sulit dapat solar, dan sulit akses ke pasar. Ini yang kita ubah,” tegas Prabowo di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Fasilitas Lengkap di Setiap Desa
Program desa nelayan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan pembangunan ekosistem bisnis kelautan yang lengkap. Setiap desa akan dilengkapi dengan:

Infrastruktur Utama: Dermaga dan kapal tangkap baru.

Pengolahan & Penyimpanan: Pabrik es dan cold storage untuk menjaga kesegaran ikan.

Distribusi: Kendaraan operasional untuk mempermudah akses ke pasar.

Mandiri Melalui Skema Koperasi
Presiden menekankan bahwa program ini tidak dijalankan dengan skema bantuan langsung tunai yang bersifat sementara. Pemerintah akan mendorong pengelolaan fasilitas tersebut melalui skema koperasi.

Tujuannya agar program ini berkelanjutan, memberikan akses permodalan yang sehat, dan memastikan para nelayan memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai distribusi hasil laut nasional.

BACA JUGA:  Hadiri Penyerahan Aset Timah Sitaan, Prabowo Dinilai Serius Basmi Tambang Ilegal