DEPOK, INDORAYA TODAY – Wali Kota Depok Supian Suri memastikan pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, menjadi prioritas setelah menyerap langsung aspirasi warga yang selama ini menginginkan kehadiran sekolah negeri di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Supian saat menghadiri tasyakuran kantor kelurahan sekaligus halal bihalal bersama masyarakat Tugu, Rabu (1/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, para ketua RW dan tokoh masyarakat kompak menyuarakan kebutuhan mendesak akan SMA Negeri di wilayah dengan jumlah penduduk lebih dari 100 ribu jiwa tersebut.
“Harapan terbesar warga Tugu adalah adanya SMA negeri. Dengan jumlah penduduk yang besar, tapi sampai sekarang belum punya SMA negeri,” ujar Supian.
Ia menjelaskan, kewenangan pembangunan SMA memang berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kebutuhan akan fasilitas pendidikan tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah kota dalam menyiapkan dukungan yang diperlukan.
Supian mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait rencana tersebut. Hasilnya, pemerintah provinsi siap membangun SMA Negeri di Tugu, dengan syarat lahan disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Provinsi siap bangun, tapi lahannya harus disiapkan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Menurut dia, tantangan utama saat ini adalah ketersediaan lahan di Kelurahan Tugu. Berbeda dengan wilayah Limo yang memiliki fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), di Tugu pemerintah harus melakukan pembelian lahan secara mandiri.
Dalam diskusi bersama warga, muncul komitmen kuat dari para RW untuk mendukung pengadaan lahan, bahkan dengan skema pengalihan alokasi dana RW. Supian menyebut, terdapat 19 RW di Tugu yang siap berkontribusi.
“Kalau satu RW menyumbang Rp200 juta, totalnya hampir Rp3,8 miliar. Ini langkah awal yang menunjukkan keseriusan warga,” ucapnya.
Meski demikian, kebutuhan anggaran masih jauh dari cukup. Untuk lahan sekitar 6.500 meter persegi, dengan asumsi harga Rp5 juta per meter, total kebutuhan bisa mencapai sekitar Rp30 miliar.
Supian tidak menutup kemungkinan adanya konsekuensi dari skema tersebut, termasuk potensi pengurangan bahkan penghentian sementara dana RW selama beberapa tahun demi fokus pada pembelian lahan.
“Bisa saja 4 sampai 5 tahun dana RW tidak dialokasikan karena difokuskan untuk pembelian lahan SMA negeri. Ini bentuk komitmen bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menunda kebutuhan mendasar warga. Pemerintah Kota Depok, kata dia, akan tetap mencari solusi terbaik agar pembangunan SMA Negeri di Tugu dapat segera terwujud.
“Prinsipnya, dengan segala keterbatasan, kita harus memprioritaskan kebutuhan warga. SMA negeri di Tugu ini menjadi prioritas,” tegas Supian.
Tinggalkan Balasan