INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Rencana Pemerintah Kota Depok menghadirkan program pendidikan anak usia dini (PAUD) gratis mendapat dukungan DPRD. Namun, dewan mengingatkan agar program sekolah gratis sebelumnya disempurnakan lebih dulu sebelum kebijakan baru dijalankan.

Anggota DPRD Kota Depok, Igun Sumarno, menyebut kebijakan PAUD gratis merupakan langkah positif dalam memperluas akses pendidikan masyarakat.

Meski demikian, ia menilai implementasi program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang telah berjalan masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.

“Program sekolah gratis itu lahir karena kebutuhan masyarakat, terutama ketika lulusan SD tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar Igun saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Ia mengungkapkan, pelaksanaan RSSG sebelumnya dilakukan dalam waktu singkat sehingga sejumlah aspek teknis, termasuk standar operasional prosedur (SOP), belum tersusun optimal.

Akibatnya, partisipasi sekolah swasta dalam program tersebut belum merata. Dari total 49 sekolah yang dibuka, terdapat ketimpangan jumlah peserta didik.

“Ada sekolah yang jumlah siswanya terpenuhi, tapi ada juga yang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Ini harus menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Igun menekankan, evaluasi tidak hanya menyasar mekanisme program, tetapi juga kualitas masing-masing sekolah. Faktor seperti sarana prasarana, kompetensi guru, hingga akreditasi dinilai turut memengaruhi minat masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembagian kuota siswa yang lebih proporsional bagi sekolah swasta yang terlibat dalam program sekolah gratis.

“Pembagian kuota harus jelas dan proporsional. Sekolah yang diminati masyarakat sebaiknya diberikan porsi lebih besar,” ujarnya.

Menurut dia, ketidakseimbangan kuota berpotensi merugikan sekolah tertentu, terutama yang memiliki kapasitas besar namun menerima jumlah siswa di bawah kemampuan operasionalnya.

Di sisi lain, Igun menegaskan dukungan terhadap rencana PAUD gratis tetap diberikan, dengan catatan program sebelumnya harus diperbaiki terlebih dahulu.

BACA JUGA:  MKD Pulihkan Status Anggota DPR Adies Kadir dan Uya Kuya, Bagaimana 3 Lainnya?

“Jangan sampai terkesan dipaksakan. Program yang lama belum tuntas diperbaiki, lalu muncul program baru,” ucapnya.

DPRD Depok mendorong Pemkot memastikan kesiapan program sebelum meluncurkan kebijakan baru. Penyempurnaan program sekolah gratis dinilai penting agar implementasi PAUD gratis berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. ***