INDORAYATODAY.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar lahan negara yang saat ini dikuasai pihak lain segera ditata ulang.

Langkah ini diambil guna memastikan aset-aset tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4), menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan banyak aset negara yang tidak terkelola sesuai peruntukannya.

Salah satu temuan signifikan mencakup lahan milik BUMN Perkeretaapian yang kini banyak ditempati masyarakat maupun pihak ketiga tanpa pemanfaatan yang optimal.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Ara telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik krusial, termasuk kawasan Tanah Abang di Jakarta dan beberapa lokasi di Bandung. Dalam tinjauan tersebut, ia didampingi oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin guna memetakan kondisi riil di lapangan.

Meski bertujuan mengambil kembali aset negara, Ara menekankan bahwa pemerintah tetap mengedepankan pendekatan komunikasi yang persuasif terhadap masyarakat yang sudah lama bermukim di lahan-lahan tersebut. Menurutnya, proses penataan ini merupakan bagian dari rencana besar Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan signifikan dalam pengelolaan aset nasional secara transparan.

Terkait skema implementasi, pemerintah akan melibatkan Danantara Indonesia dalam urusan pembiayaan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Ara menambahkan bahwa detail mengenai titik-titik lahan yang akan ditata sedang dipersiapkan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk segera diumumkan secara resmi oleh Presiden dalam waktu dekat.

 

BACA JUGA:  3 Aturan KUR Perumahan Ditargetkan Rampung Juli