INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) strategis agar nilai tambahnya lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penerapan kebijakan ekspor komoditas melalui sistem satu pintu.
Prabowo menilai, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat selama ini belum optimal akibat kebocoran ke luar negeri.
“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegas Prabowo saat menyampaikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Prabowo menjelaskan, Indonesia memegang posisi krusial sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis dunia. Posisi tawar (bargaining power) yang kuat ini seharusnya menjadi modal besar untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan domestik.
“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting: tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting,” cetusnya.
Di tengah meningkatnya eskalasi kebutuhan global terhadap bahan baku industri dan teknologi masa depan, pemerintah menilai pengetatan serta kontrol atas arus ekspor menjadi instrumen yang sangat vital. Kebijakan pintu tunggal ini juga dirancang untuk memperkuat posisi geopolitik ekonomi Indonesia dalam rantai pasok (supply chain) global.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi,” ujar Prabowo.
Selain memperkuat struktur industri domestik melalui hilirisasi, kebijakan satu pintu ini diharapkan mampu mengunci Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam sistem keuangan dalam negeri. Langkah makro ini dinilai krusial untuk mempertebal ketahanan nilai tukar sekaligus menekan defisit neraca jasa.
“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” pungkas Prabowo.
Tinggalkan Balasan