INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya dalam upaya memberantas premanisme di wilayah Jawa Barat.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Bale Pakuan, Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (16/5/2025). Bupati Bogor, Rudy Susmanto, hadir langsung dalam acara tersebut bersama Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro.
“Kami sepenuhnya mendukung langkah tegas yang diambil oleh Pemprov Jabar bersama Polda Jabar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga,” ujar Rudy di Cibinong, Jumat (16/5/2025).
Sebagai bentuk konkret dari dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme melalui Surat Keputusan Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025. Satgas ini akan bertugas melakukan pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Satgas ini bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memberantas segala bentuk aksi premanisme di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Ia menambahkan, keberhasilan Polres Bogor dalam menangkap pelaku premanisme beberapa waktu lalu merupakan bukti nyata kerja konkret satgas dan sinergi dengan aparat keamanan.
“Tindakan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat kepolisian tidak akan mentoleransi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Rudy juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwenang.
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja secara aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menciptakan sistem keamanan terpadu di wilayahnya. Ia menyampaikan rencana pembangunan pos terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Investasi butuh rasa aman. Tapi jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu,” ujar Dedi.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga membentuk ekosistem kerja yang terhubung antara pendidikan, industri, dan keamanan. Ia juga merencanakan pelatihan semi-militer bagi lulusan SMA agar siap bersaing di dunia industri.
“Saya akan arahkan lulusan SMA untuk masuk pelatihan semi-militer agar siap masuk industri, bersaing dengan pekerja asing,” tegasnya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, turut menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kita bersepakat bahwa dalam membangun, perlu adanya keamanan dan ketertiban. Dan bersyukur, sekarang Pak Gubernur dan jajarannya bukan hanya menjadi objek, tapi juga sekaligus menjadi subjek dalam upaya ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya bergantung pada kehadiran aparat, melainkan juga pada komunikasi dan koordinasi yang kuat antarlembaga.
“Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan sampai datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” ujarnya.
Kapolda juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan harus terus berjalan tanpa batas waktu. “Kami berharap kepala daerah dan jajaran di bawahnya bisa terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam semangat tanpa batas waktu. Kapan pun dan di mana pun,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan