DEPOK, INDORAYA TODAY – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kota Depok dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin (22/6/2026).
PKB menilai, Pemkot Depok berhasil menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Keberhasilan itu, kata Siswanto, tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 secara berturut-turut dari BPK RI.
“Capaian WTP ke-15 ini adalah bukti nyata bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kota Depok semakin solid, akuntabel, dan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujar Siswanto dalam rapat paripurna.
Menurut PKB, raihan tersebut bukan sekadar prestasi administratif.
Lebih dari itu, WTP menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin disiplin dan berpihak pada kepentingan publik.
PKB juga menyoroti realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 97,77 persen, atau sebesar Rp4,34 triliun dari target Rp4,53 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar 89,89 persen atau Rp4,15 triliun.
Angka itu dinilai menunjukkan kemampuan Pemkot Depok dalam menjaga keseimbangan fiskal secara sehat.
Namun demikian, PKB mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari angka serapan semata.
Dampak pembangunan bagi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kami mendorong agar setiap rupiah APBD benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penguatan ekonomi warga,” tegas Siswanto.
PKB juga memberikan sejumlah catatan strategis.
Mulai dari optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, peningkatan efektivitas belanja modal, hingga pengelolaan Silpa agar lebih produktif.
Selain itu, PKB mendukung penuh penguatan program pelayanan dasar masyarakat.
Termasuk perluasan sekolah gratis, percepatan pembangunan Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Tapos, modernisasi pengelolaan sampah, hingga optimalisasi Dana RW.
Bagi PKB, langkah-langkah itu penting agar Depok semakin maju dan berdaya saing.
Fraksi PKB menegaskan siap mengawal pembahasan lanjutan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 secara konstruktif demi kepentingan masyarakat Kota Depok.
Tinggalkan Balasan