INDORAYATODAY.COM – Pemerintah resmi meluncurkan program bantuan sosial skala besar yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berupa beras gratis dan bantuan tunai.

Setiap keluarga akan menerima total 20 kilogram beras dan uang tunai sebesar Rp400.000 selama periode Juni–Juli 2025.

Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi global.

“Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp200 ribu per bulan, untuk dua bulan, kepada kelompok penerima manfaat untuk program Kartu Sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (2/6).

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menjamin distribusi beras gratis 10 kilogram per bulan selama dua bulan, menjadikan total bantuan pangan sebesar 20 kilogram untuk setiap KPM.

“Selain diberikan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras,” jelas Sri Mulyani.

Program ini ditujukan untuk kelompok masyarakat paling miskin dan rentan yang telah tercatat dalam sistem perlindungan sosial nasional. Pemerintah menilai bahwa kebutuhan pokok seperti beras masih menjadi beban pengeluaran utama, terutama bagi keluarga prasejahtera.

Harga Beras Petani Tetap Dijaga

Menanggapi kekhawatiran atas dampak program terhadap harga beras di tingkat produsen, Sri Mulyani menegaskan bahwa kesejahteraan petani tetap menjadi perhatian utama.

Pemerintah akan menjaga agar bantuan ini tidak memicu penurunan harga beras yang merugikan petani.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Titiek Soeharto, Unggah Foto Keluarga

“Pak Mentan akan menjaga penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara daya beli masyarakat miskin dan nilai tukar petani agar seluruh elemen tetap terlindungi.

“Kita selalu harus mencari keseimbangan harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” pungkasnya.[]