INDORAYATODAY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6), membahas kesiapan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

Proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional menghadapi krisis iklim dan ancaman rob yang terus meningkat di wilayah pesisir.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall merupakan langkah strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut dan penurunan tanah.

“Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” ujar Teddy dalam keterangan pers resmi.

Proyek yang direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik ini tidak hanya ditujukan untuk penanggulangan abrasi dan banjir rob, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan penyediaan air bersih di wilayah pesisir utara Jawa.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall akan menjadi salah satu proyek infrastruktur prioritas pemerintah.

Ia telah menugaskan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pelaksanaannya.

“Dan salah satu infrastruktur yang paling baik Giant Sea Wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa. Giant Sea Wall harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa? Bisa!” tegas Prabowo.

Presiden juga menyatakan bahwa pendanaan proyek telah disiapkan dan pemerintah berkomitmen memulainya tanpa menunggu pembiayaan dari pihak luar.

“Tapi kita akan putuskan, kita akan mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu. Bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap. Saudara-saudara, kita mulai secepatnya!” kata Prabowo.

BACA JUGA:  Prabowo Pimpin Rapat Tertutup, Bahas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional

Rapat ini dihadiri oleh jajaran kabinet terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta perwakilan dari lembaga perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah menargetkan tahap awal proyek dimulai dalam waktu dekat, seiring proses perencanaan teknis dan koordinasi lintas lembaga.[]