DEPOK, INDORAYA TODAY – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi terhadap capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Mochamad Taufik, dalam Rapat Paripurna DPRD Depok, Senin (7/7/2025).
Dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Demokrat menilai realisasi pendapatan yang mencapai 98,96 persen dari target merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga sumber pendapatan daerah. Namun, mereka menyoroti dominasi pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara kontribusi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah dinilai masih rendah.
“Raperda ini bukan hanya laporan administratif, tapi wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Harus sejalan dengan RPJMD Kota Depok 2021–2026,” ujar Taufik.
Fraksi Demokrat juga mengapresiasi realisasi belanja daerah yang mencapai 93,92 persen dari pagu anggaran. Meski demikian, mereka menilai masih ada potensi penumpukan program (backlog) pada kegiatan fisik yang berdampak langsung pada masyarakat. Sektor pendidikan menjadi perhatian khusus, termasuk terkait zonasi PPDB, kebutuhan ruang kelas baru, serta pemerataan sarana pendukung dan kesejahteraan guru honorer.
“Kami mendukung perluasan rekrutmen PPPK untuk guru honorer dan mendorong keberlanjutan program sekolah gratis,” kata Taufik.
Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat mencatat realisasi anggaran mencapai 91 persen. Namun, distribusi tenaga medis yang belum merata dan keterbatasan layanan di sejumlah puskesmas menjadi catatan penting. Fraksi Demokrat mendorong penambahan fasilitas rawat inap dan layanan 24 jam agar pelayanan kesehatan lebih merata dan berkualitas.
Terkait infrastruktur, sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat realisasi anggaran sebesar 95 persen. Fraksi Demokrat menilai perlu ada pengawasan mutu proyek yang lebih ketat, terutama dalam pembangunan jalan lingkungan dan penanganan drainase serta kawasan kumuh secara terpadu.
Di bidang sosial dan ekonomi, Fraksi Demokrat menyebut realisasi anggaran mencapai 96 persen. Program pemberdayaan kelompok rentan, penguatan UMKM, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi hal yang terus didorong untuk memperkuat daya tahan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bantuan sosial disertai peningkatan kapasitas agar masyarakat tidak tergantung secara permanen,” ujar Taufik mengakhiri pandangan umum Fraksi Demokrat.
Tinggalkan Balasan