DEPOK, INDORAYA TODAY – Rapat Paripurna DPRD Depok pada Selasa (12/8/2025) menjadi ajang adu pandang yang sengit. Fraksi PKB, melalui anggotanya Babai Suhaimi, memberikan respons menohok terhadap pandangan umum yang sebelumnya disampaikan Fraksi PKS.
Dengan nada tegas, Babai melayangkan sindiran bertubi-tubi, khususnya kepada Bambang Sutopo dari PKS, terkait sejumlah isu krusial yang diangkat.
“Masjid Margonda, UHC, hingga Sampah: Serangan Balik Babai”
Dalam pandangan umum PKS, Bambang Sutopo mengkritik keras beberapa kebijakan Pemerintah Kota Depok, termasuk dugaan penghapusan alokasi pembangunan masjid di Margonda. Babai Suhaimi tak tinggal diam. Ia menepis anggapan PKS yang menyebut Pemkot anti-masjid.
“Saya beranggapan Pak Bambang, sekalipun tidak di Margonda, pembangunan masjid untuk kebanggaan masyarakat Kota Depok bisa dibangun di mana saja,” ujar Babai, seraya menyarankan agar pembangunan lebih merata, tidak hanya terpusat di Margonda.
Tak hanya soal masjid, Babai juga menyentil isu santunan kematian dan program UHC (Universal Health Coverage) yang dikritik PKS. Babai mengungkapkan, program santunan kematian selama ini bermasalah, karena banyak bantuan yang tidak tepat sasaran atau diterima jauh setelah penerima meninggal.
“Bahkan ada yang sudah lupa bahwa bapaknya mati, bantuan baru datang,” cetusnya.
Mengenai UHC, Babai secara eksplisit menyentil PKS agar tidak berprasangka buruk atau “suuzon” terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa program UHC masih akan berjalan hingga akhir 2025. Terkait kelanjutannya di 2026, ia meminta PKS untuk menunggu pembahasan anggaran.
“Jangan suuzon dulu Pak Bambang,” katanya. Babai bahkan membeberkan fakta bahwa pencabutan bantuan UHC sebesar Rp 40 miliar oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi beban Pemkot. Ia kemudian meminta Ketua DPRD untuk bersurat kepada Gubernur agar bantuan tersebut dikembalikan.
“Saya yakin, Pak Wali serta kita semua fraksi yang ada tetap setuju UHC itu bagaimana bisa dijalankan, tetapi anggarannya perlu kita pikirkan,” tegasnya.
Puncaknya, Babai menyoroti wacana perluasan TPA Cipayung untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang juga dikritik PKS. Babai justru membalikkan fakta dengan menuduh PKS dan kepemimpinan sebelumnya telah lalai dalam menangani masalah sampah selama 20 tahun.
“Selama dua puluh tahun Pak Nur Mahmudi sama Pak Idris memimpin Wali Kota, wacana penggunaan teknologi pengolahan sampah di TPA Cipayung hanya lip service saja, janji-janji saja,” ungkap Babai, yang disambut riuh suasana paripurna.
Babai menambahkan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri, solusi penanganan sampah dengan teknologi akhirnya bisa diwujudkan. Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi fraksi mana pun untuk tidak menyetujui pelebaran TPA, karena tujuannya adalah alih teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat Cipayung dan seluruh Depok.
Tinggalkan Balasan