Indonesia Kekurangan Teknisi Bukan Gelar S1, Saatnya Benahi Proporsi Vokasi

Oleh: Prof. Misri Gozan, Ketua Komite Eksekutif LAM TEKNIK- Persatuan Insinyur Indonesia, Guru Besar Fakultas Teknik – Universitas Indonesia

INDORAYATODAY.COM – Indonesia punya lebih dari 3000 kampus. Kita duduk di peringkat dua dunia dalam jumlah universitas, hanya kalah dari India. Tapi di balik megahnya statistik itu, apakah kita sedang membangun pabrik ilmu, atau pabrik ijazah? Ribuan kampus berdiri megah, tapi jutaan lulusan bingung cari kerja. Ironisnya, negara-negara yang ekonominya melesat justru sibuk memperkuat pendidikan vokasi, bukan menambah kampus akademik tiap jengkal.

Pendidikan vokasi bukan jalan belakang, tapi jalan cepat menuju kemajuan industri. Saya pernah membuktikan dalam sebuah tulisan bahwa paradigma vokasi sebagai jalur Pendidikan kelas dua adalah suatu kesalahan besar. Negara-negara maju sudah membuktikannya pentingnya Pendidikan vokasi baik di tingkat menengah hingga tinggi.

Bahkan di Tengah gempuran kecerdasan buatan (AI) pun manusia vokasi masih tetap diperlukan. Fenomena dark factory, pabrik otomatis tanpa cahaya karena tak butuh manusia, memang menunjukkan betapa masifnya peran AI dalam menggantikan tenaga kerja. Kita tak bisa melawannya, tapi bisa menyiasatinya: pendidikan harus vokasi fokus pada keahlian yang tidak mudah digantikan mesin, seperti kreativitas, problem solving, dan manajemen sistem.

Vokasi pun harus naik kelas, menghasilkan teknisi yang paham mesin, bukan digantikan mesin. Jika Indonesia serius ingin jadi pemain global, maka vokasi harus jadi prioritas nasional bukan sekadar slogan. Saatnya menyulut mesin vokasi sebagai penggerak utama ekonomi bangsa!

Wajah Pendidikan Vokasi di Dunia

Untuk memahami posisi Indonesia dalam perimbangan pendidikan tinggi teknik, berikut adalah perbandingan dengan beberapa negara:
Tabel Proporsi Pendidikan Vokasi (Menengah + Tinggi)

– Jerman: Proporsi Vokasi Menengah (%), 60–70, Proporsi Vokasi Tinggi (%) ±45, Model Pendidikan Vokasi Dual System di menengah, lalu University of Applied Sciences (Fachhochschule) di tinggi.

– Belanda: Vokasi Menengah (%) 65, Proporsi Vokasi Tinggi (%) ±45–50, Model Pendidikan Vokasi MBO di menengah, HBO (University of Applied Sciences) di tinggi

– Korea Selatan: Vokasi Menengah (%) 18–25, Proporsi Vokasi Tinggi (%) , ±35, Model Pendidikan Vokasi: Meister Schools di menengah, Junior College & Polytech di tinggi

– Jepang: Vokasi Menengah (%),  11,44, Proporsi Vokasi Tinggi (%) 8-12, Model Pendidikan Vokasi:   SMK di menengah, tinggi: kōtō senmon gakkō (colleges of technology) dan senmon gakkō (specialized training colleges)

– Indonesia: Vokasi Menengah (%), Proporsi Vokasi Tinggi (%) 8-12 ±16 ±13, Model Pendidikan Vokasi: SMK di menengah, Politeknik dan Diploma di tinggi, peran industri masih lemah

– Australia: Vokasi Menengah (%) ±45, Proporsi Vokasi Tinggi (%) ±50, Model Pendidikan Vokasi:  TAFE & VET in schools di menengah, TAFE Colleges & dual-sector universities di tinggi

– Cina: Vokasi Menengah (%) ±35–40,  Proporsi Vokasi Tinggi (%) ±47, Model Pendidikan Vokasi : Secondary Vocational Schools, lalu Higher Vocational Colleges

– Rusia: Vokasi Menengah (%) ±50%, Proporsi Vokasi Tinggi ±55%, Model Pendidikan Vokasi : Tekhnikum & Kolledzh di menengah, lalu Applied Bachelor Institutions di tinggi

TAFE = Technical and Further Education; VET = Vocational Education and Training

Indonesia masih tertinggal dalam proporsi pendidikan vokasi dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi di tanah air. Mengapa negara-negara maju tersebut yakin bahwa memperbanyak proporsi pendidikan vokasi akan mendukung kemajuan industry?

Di Jerman dan Belanda, lebih dari 60% siswa SMA masuk jalur vokasi. Mereka bisa lanjut ke universitas terapan (Fachhochschule) yang setara prestise dan memberi keahlian kerja nyata. Di Rusia dan Cina, lebih dari separuh mahasiswa perguruan tinggi pun berasal dari jalur vokasi, bukan akademik murni.

Australia bahkan membangun sistem TAFE yang mengintegrasikan pendidikan vokasi sejak remaja hingga dewasa, menciptakan tenaga kerja fleksibel. TAFE adalah lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan di Australia yang menawarkan program berbasis keterampilan praktis dan teknis. TAFE menyediakan sertifikat, diploma, dan advanced diploma dalam berbagai bidang seperti teknik, bisnis, pertanian, desain, kesehatan, dan lainnya.

Selain TAFE, ada juga sistem VET, Vocational Education and Training. Ini adalah sistem pendidikan kejuruan yang lebih luas, mencakup lembaga TAFE, Registered Training Organisations (RTOs), dan bahkan beberapa universitas yang menawarkan program vokasi. VET fokus pada pelatihan keterampilan spesifik sesuai kebutuhan industri dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

Korea Selatan memang tak banyak mengandalkan jalur vokasi di pendidikan menengah, tapi mereka tancap gas di pendidikan tinggi vokasi. Lewat Junior Colleges, universitas terapan, dan kemitraan besar dengan raksasa industri seperti Samsung dan Hyundai, mereka membentuk talenta siap kerja. Kuncinya: fokus di hilir, bukan hulu, pendidikan tinggi vokasi jadi mesin utama inovasi dan produktivitas teknologi.

Menurut OECD Education at a Glance, hanya sekitar 10–15% dari total mahasiswa di Jepang mendaftar jenjang short-cycle yang sebagian besarnya mengikuti program bersifat vokasi. Kampus vokasi dan akademik di Jepang dibangun “dekat” dengan industri, baik secara fisik, riset, dan budaya kerjanya sehingga dosen dan mahasiswa terbiasa kolaborasi proyek nyata industri.

Bandingkan dengan Indonesia: hanya sekitar 16% siswa menengah dan 13% mahasiswa berada di jalur vokasi. Budaya industri di Indonesia masih jauh dari riset dan kampus. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Bila kita ingin naik kelas sebagai negara industri, vokasi harus dibangun dari bawah hingga atas, bukan sekadar menambah gedung SMK atau politeknik. Yang dibutuhkan adalah ekosistem: kurikulum adaptif, dosen profesional industri, dan insentif kolaborasi dengan dunia usaha.

Bagaimana memperbaiki kondisi ketimpangan ini?

Memang tidak mudah bagi Indonesia untuk mereplikasi sistem VET yang berlaku di negara-negara maju seperti Jerman karena kita menghadapi apresiasi masyarakat terhadap lulusan vokasi yang masih rendah dibandingkan kepada lulusan akademik. Terlebih, proporsi prodi vokasi masih di angka belasan ini, jauh dibandingkan di negara maju yang sudah lebih dari 35 bahkan 70%.

Memperbanyak prodi vokasi tentu membutuhkan banyak biaya dan upaya. Untuk mengatasi hambatan tersebut Indonesia perlu membangun kemitraan erat antara pemerintah, industri dan pendidikan terutama agar terjadi peningkatan status sosial lulusan vokasi, misalnya lewat regulasi equal recognition dan jalur karier ASN/industri.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif untuk perusahaan yang membuka ruang pelatihan vokasi (seperti tax holiday dan kredit pelatihan). Insentif secara selektif juga bisa diberikan pada kerjasama penyusunan kurikulum kolaboratif, berbasis kebutuhan industri dan disahkan oleh lembaga sertifikasi nasional dan internasional.

Replikasi sistem VET Jerman bukan soal menyalin, tetapi mentransformasikan budaya, struktur, dan ekosistem vokasi di Indonesia agar lebih praktis, kolaboratif, dan berorientasi pada dunia kerja. Ini kerja panjang, tapi sangat mungkin dilakukan , jika ada kemauan politik dan sinergi lintas sektor.

Di era otomatisasi dan AI, kita tak butuh lebih banyak sarjana yang bingung pas lulus. Kita butuh lebih banyak teknisi yang tahu cara kerja mesin, dan cara bersaing di dunia nyata. (*)