JAKARTA, INDORAYA TODAY  – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan kembali dipercepat, seiring telah dibukanya blokir anggaran senilai lebih dari Rp10 triliun.

Dalam konferensi pers daring terkait pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan digelar di IKN pada 1–3 Agustus 2025, Basuki mengungkapkan bahwa semua penyedia jasa telah dikumpulkan dan diberi arahan untuk kembali melanjutkan pekerjaan konstruksi.

“Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” ujar Basuki, Rabu (23/4).

Pekerjaan yang dimaksud termasuk pembangunan jalan tol, istana wakil presiden, masjid negara, pengolahan air limbah, dan sejumlah ruas jalan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari tahap pertama pembangunan IKN yang berlangsung dalam periode 2022–2034.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membangun lima menara rumah susun tambahan yang akan dihuni oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel Kementerian Pertahanan.

Basuki menambahkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama untuk OIKN sebesar Rp3,4 triliun yang sebelumnya diblokir, kini telah dibuka dan sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap lelang.

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, akan dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” paparnya.

Tak hanya itu, OIKN juga akan memulai proses tender untuk penataan kawasan Sepaku agar tidak kumuh, serta melanjutkan lelang pembangunan gedung lembaga yudisial dan legislatif.

BACA JUGA:  Ribuan Honorer Depok Galau Tunggu NIP PPPK, Ini Penjelasan Resmi BKPSDM!

Sebagai tambahan, terdapat proyek-proyek yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai total Rp132 triliun, dengan dukungan investasi dari dalam negeri serta sejumlah negara seperti Malaysia dan China.

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya. Tinggal kita lengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegas Basuki.