Di Hadapan Buruh, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Dukung RUU Perampasan Aset

INDORAYATODAY.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menyerukan pengembalian aset negara yang digelapkan oleh para koruptor.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Dalam orasinya, Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada pejabat publik yang masih terlibat dalam praktik korupsi.

“Kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat, saya katakan hentikan korupsimu! Hentikan, hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan! Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya!” tegas Prabowo disambut riuh para buruh.

Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pencuri uang rakyat dalam pemerintahannya. Ia mengaku siap menghadapi berbagai tekanan demi membela kepentingan masyarakat.

“Tapi saya tidak gentar, saya sudah katakan saya rela, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan telah mengetahui celah-celah yang kerap dimanfaatkan para koruptor, dan akan mengambil langkah tegas untuk menarik kembali aset-aset negara yang telah digelapkan.

“Enak aja udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja lah itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” katanya, memancing semangat para peserta aksi.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang selama ini menjadi salah satu tuntutan utama serikat pekerja dalam momentum May Day.

“Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu perintah Undang-Undang,” kata Prabowo menutup sambutannya.

Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Monas dihadiri oleh ratusan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja. Mereka mengusung enam tuntutan utama, termasuk pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset, serta penolakan terhadap sistem kerja outsourcing. (*)