JAKARTA, INDORAYA TODAY – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa wartawan yang menerima rumah subsidi dari pemerintah tetap memiliki hak penuh untuk mengkritik kebijakan negara.

Hal ini disampaikannya dalam acara penyerahan simbolis 100 kunci rumah subsidi kepada buruh yang digelar dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5) kemarin.

“Jangan karena dapat rumah subsidi, lalu tidak boleh kritik. Wartawan tetap bebas menyampaikan kritik. Pemerintah yang sehat justru butuh kontrol dari media,” ujar Maruarar.

Pernyataan ini muncul di tengah upaya Kementerian PKP memperluas akses kepemilikan rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan bahwa tahun ini pemerintah mengalokasikan 20.000 rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia, termasuk juga wartawan dan pekerja sektor informal lainnya.

Penyerahan rumah tersebut, kata Maruarar, tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pengendalian atau pembatasan kebebasan berekspresi. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi pers dalam fungsi kontrol sosial.

“Kami tidak ingin ada anggapan bahwa dengan bantuan rumah, suara masyarakat dibungkam. Justru kami ingin bantu rakyat tanpa mengganggu kebebasan mereka,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan, BP Tapera, dan Komisi V DPR RI. Ia optimistis, lewat Program 3 Juta Rumah, pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa rumah subsidi yang dialokasikan tahun ini tersebar di berbagai wilayah, seperti Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang. Para pekerja bisa memanfaatkan skema KPR FLPP untuk mencicil rumah dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

BACA JUGA:  Pasha Ungu Hipnotis Ribuan Penonton di Penutupan HUT ke-80 RI di Depok Open Space

“Program ini dirancang agar buruh dan pekerja dengan penghasilan rendah tetap bisa memiliki rumah layak. Angsuran dibuat ringan, tapi kualitas rumah tetap dijaga,” ujar Heru.