JAKARTA, INDORAYA TODAY – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai strategi memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
Langkah ini disebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo dalam membenahi rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat serta menekan praktik rente yang selama ini membebani warga. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tulang punggung distribusi logistik dan keuangan di desa-desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa progres pembentukan Koperasi Merah Putih terus menunjukkan perkembangan signifikan. “Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus,” ujar Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Zulkifli menjelaskan, koperasi akan memainkan peran sentral dalam memangkas rantai distribusi bahan kebutuhan pokok, termasuk pupuk dan tabung gas, sekaligus menghadirkan layanan keuangan mikro lewat kerja sama dengan PT Pos Indonesia serta BRI Link dan BNI Link.
“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol… Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” katanya.
Guna mempercepat implementasi di lapangan, Presiden juga menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai Menko Pangan. Satgas ini akan melibatkan unsur lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pendampingan dan pengawasan optimal di tingkat tapak.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli.
Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi tersebut mulai beroperasi serentak secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional awal, koperasi akan mendapatkan akses plafon kredit sebesar Rp3 miliar per unit.
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegas Zulhas.
Zulkifli menekankan bahwa dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman usaha yang harus dikelola secara profesional. “Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” ujarnya.
Dengan pengawalan langsung dari Presiden Prabowo, program Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi konkrit atas kesenjangan ekonomi serta ketimpangan akses kebutuhan pokok di desa-desa. Pemerintah optimistis koperasi ini akan menjadi instrumen utama dalam menumbuhkan ekonomi rakyat dari bawah. (bpmisetpres/**)
Tinggalkan Balasan