INDORAYATODAY.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menangani secara serius kasus Meikarta yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun tanpa kejelasan bagi para konsumennya.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mencatat rekor penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan lonjakan hingga 1.100 persen pada kuartal pertama 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen yang menjadi korban proyek mangkrak tersebut.
“Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta,” ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).
Mediasi dan Tenggat Waktu Refund
Sebanyak 116 dari ratusan pengaduan yang masuk melalui kanal BENAR-PKP telah diverifikasi, dengan 11 konsumen sudah menerima pengembalian dana. Pemerintah juga telah memfasilitasi pertemuan langsung antara korban dan pimpinan Lippo Group, James dan John Riady, pada 23 April 2025.
Dari hasil mediasi tersebut, Kementerian PKP menetapkan batas waktu hingga 23 Juli 2025 bagi pihak pengembang untuk menyelesaikan proses refund.
“Kami hanya ingin uang kami kembali. Kami tidak mampu beli rumah lain kalau ini tidak diselesaikan,” ujar Yosafat, salah satu korban Meikarta dalam forum pengaduan (26/3/2025).
Konsumen lain, Reny, mengaku telah melunasi pembayaran senilai Rp188 juta sejak 2017, namun pembangunan unit belum juga dimulai. Hal senada disampaikan Erna, konsumen yang menerima janji serah terima sejak 2018, namun tidak pernah terealisasi.
FLPP Cetak Rekor, Pemerintah Salurkan 53.874 Unit Rumah Subsidi
Sementara itu, di sektor pembiayaan perumahan rakyat, FLPP mencetak rekor baru dengan penyaluran 53.874 unit rumah subsidi hanya dalam tiga bulan pertama 2025. Angka ini melonjak lebih dari 1.100 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai 4.229 unit.
“Capaian FLPP ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Maruarar Sirait saat kunjungan kerja ke kantor BP Tapera di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Pemerintah juga menaikkan kuota FLPP 2025 menjadi 350.000 unit rumah, dari sebelumnya hanya 220.000 unit.
“Ini data dan fakta, tolong dilawan yang hoaks-hoaks itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia cerah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sektor perumahan juga cerah,” tegasnya.
FLPP Jadi Andalan Akses Rumah Pertama
FLPP merupakan skema pembiayaan dengan subsidi bunga KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang bertujuan memperluas kepemilikan rumah di Indonesia. Kementerian PKP menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program ini, sebagai bagian dari target besar Program 3 Juta Rumah.[]
Tinggalkan Balasan