DEPOK, INDORAYA TODAY – Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Yeti Wulandari, mendorong manajemen Hotel Bumi Wiyata untuk segera melakukan inovasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang tengah menimpa, terutama terkait hak-hak karyawan yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurut Yeti, manajemen hotel tidak seharusnya bersikap pasif dalam menghadapi turunnya tingkat okupansi yang disebabkan berkurangnya kegiatan seperti wisuda atau acara besar lainnya. Ia menilai, saat ini manajemen perlu memanfaatkan peluang yang muncul dari program nasional pemerintah.
“Manajemen Hotel Bumi Wiyata seharusnya tidak hanya pasif menghadapi turunnya tingkat okupansi, akibat tak adanya kegiatan wisuda atau acara besar lain. Mereka harus mampu menangkap peluang dari program nasional,” ujar Yeti usai menerima sejumlah karyawan Hotel Bumi Wiyata di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (23/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, beberapa anggota DPRD dari Fraksi Gerindra juga hadir, antara lain Hamzah, Edi Masturo, Gery Wahyu Riyanto, dan Irfan Rifai.
Yeti menyoroti program nasional Presiden Republik Indonesia terkait penyediaan makanan bergizi gratis melalui pendirian dapur gizi di berbagai daerah. Ia meyakini, Hotel Bumi Wiyata memiliki potensi besar untuk berperan dalam program tersebut.
“Hotel sudah terbiasa menyiapkan makanan dalam jumlah besar untuk tamu dan acara resepsi. Dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang ada, hotel bisa memproduksi makanan bergizi untuk ribuan anak sekolah setiap hari,” kata Yeti.
Yeti menambahkan, apabila manajemen hotel dapat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, dapur yang ada di hotel dapat dijadikan dapur gizi nasional. Langkah ini juga dapat membuka peluang bagi karyawan untuk memperoleh hak-hak mereka secara penuh.
“Ini bukan hanya soal bisnis hotel, tapi bagaimana hotel bisa berkontribusi pada program pemerintah dan sekaligus menyelesaikan masalah internal mereka. Kami dari Fraksi Gerindra tentu mendorong hal ini, karena kami juga bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Yeti.
Selain masalah hak karyawan, Yeti juga mengkritik manajemen hotel yang dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pajak, yang sampai saat ini belum dibayarkan sebesar Rp 10 miliar sejak tahun 2023. Ia menilai, hal ini menunjukkan kurangnya upaya dari manajemen untuk mencari solusi dan menggali potensi lain yang dimiliki hotel.
“Kalau manajemen gesit dan mampu mengambil peluang seperti hotel-hotel di daerah lain, persoalan ini tidak akan terjadi,” pungkas Yeti. (M. Taufik)
Tinggalkan Balasan