INDORAYATODAY.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menyoroti ketimpangan serius dalam program sertifikasi dosen di Indonesia.
Hampir separuh dari total 333 ribu dosen di Indonesia, khususnya mereka yang mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan berstatus non-ASN, masih belum tersertifikasi.
Himmatul mengungkapkan, kendala utama terletak pada beban biaya.
“Proses sertifikasi dosen masih belum merata. Banyak dosen non-PNS harus menanggung sendiri biaya pelatihan PEKERTI, TOEFL, dan TPA,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
Menyadari kesulitan ini, politisi Gerindra tersebut mendesak pemerintah untuk memfasilitasi pemenuhan syarat administrasi sertifikasi.
Ia menegaskan bahwa beban biaya seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh para dosen, terutama yang mengabdi di PTS.
Tak hanya itu, Himmatul juga menyoroti masalah tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, perlu ada integrasi nyata antara kampus dan industri agar para lulusan lebih mudah terserap di dunia kerja.
Isu lain yang ditekankan adalah kurangnya sosialisasi program beasiswa pemerintah. Ia menilai banyak masyarakat, terutama calon mahasiswa, belum mengetahui program-program penting seperti Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda.
“Banyak masyarakat belum tahu soal Beasiswa Indonesia Maju maupun Beasiswa Garuda,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan