INDORAYATODAY.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimuddin Kolatlena, menyambut baik inisiasi program Sekolah Rakyat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh penjuru Indonesia.
“Program Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata manifestasi amanat konstitusi kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Alimuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Program Sekolah Rakyat direncanakan akan diluncurkan serentak di 100 titik di seluruh Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal, program ini menargetkan 20 ribu siswa yang akan dibimbing oleh ribuan guru terlatih.
Solusi bagi “Lost Generation” di Wilayah 3T
Alimuddin menekankan pentingnya Sekolah Rakyat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih menghadapi kesenjangan akses pendidikan.
Ia menyoroti masih banyaknya anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tergolong sebagai lost generation karena belum tersentuh fasilitas pendidikan yang layak.
“Banyak anak-anak di wilayah terluar yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak ada sekolah atau karena tidak mampu membayar. Sekolah Rakyat harus hadir di tempat-tempat seperti ini,” tegasnya.
Alimuddin menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai program jangka menengah selama lima tahun, mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan fiskal agar program ini tidak tumpang tindih dengan program pendidikan yang sudah berjalan, seperti sekolah negeri gratis.
“Sekolah negeri gratis memang ada, tapi belum menyentuh seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dan menyasar langsung kelompok miskin ekstrem. Sekolah Rakyat harus melengkapi dan mengisi celah itu,” tambahnya.
Pengawasan Ketat dan Data Akuntabel
Dari sisi pengawasan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen mengawal proses seleksi siswa dan guru agar berjalan transparan dan akuntabel. Alimuddin mendorong penggunaan data Single Entity Number (SEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun tetap harus disertai verifikasi lapangan.
“Jangan sampai ada praktik nepotisme dalam penerimaan siswa. Kita akan kawal agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar mendapatkan haknya,” tuturnya.
Berdasarkan data BPS tahun 2024, sebanyak 7,4 persen penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, dengan 1,6 persen di antaranya tergolong miskin ekstrem. Sementara itu, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari satu juta anak usia sekolah belum mengakses pendidikan formal secara layak, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Alimuddin berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga menjadi gerakan nasional untuk memuliakan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan yang adil dan setara.
“Kita ingin rakyat tersenyum karena mereka akhirnya bisa melihat anak-anak mereka sekolah. Ini bukan soal angka, tapi tentang masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan