INDORAYATODAY.COM — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengumumkan bahwa uji publik penulisan buku sejarah akan dimulai pada 20 Juli 2025. Uji publik yang akan digelar pekan ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Mulai 20 Juli uji publik dimulai. Dilaksanakan di perguruan-perguruan tinggi dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli Zon saat ditemui wartawan di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).

Ia menjelaskan, uji publik ini akan diselenggarakan dalam bentuk seminar dan diskusi. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan memberikan masukan serta argumentasi terkait isi sejarah yang ditulis ulang tersebut.

Fadli Zon juga menyoroti banyaknya kritik yang selama ini berdatangan dari masyarakat melalui media sosial. Namun, menurutnya, kritik tersebut seringkali hanya berdasarkan asumsi dari informasi di media sosial.

Oleh sebab itu, uji publik ini berfungsi untuk memaparkan rancangan tulisan dalam buku sejarah. Sementara itu, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan supervisi terhadap seluruh proses penulisan ulang buku sejarah ini.

“Saat uji publik, DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” ujarnya mengakhiri.

BACA JUGA:  Wali Kota Bogor Puji PIK2 Sebagai Etalase Budaya dan Kuliner Nusantara