INDORAYATODAY.COM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengecam keras praktik pemalsuan pupuk. Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan kejahatan keji yang tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan.
Menurut Sudaryono, pemalsuan pupuk harus diberantas hingga ke akarnya karena berdampak serius terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
“Memalsukan pupuk itu zalim. Sangat zalim. Karena ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim. Jahat terhadap orang susah itu kejahatan kemanusiaan,” ucap Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7).
Wamentan menjelaskan, kerugian akibat pemalsuan pupuk sangat besar dan membebani para petani. Bahkan, kerugian ini juga dapat merembet pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan.
“Jika ada ribuan atau bahkan jutaan petani yang menjadi korban, kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah dan mengancam ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas praktik pemalsuan pupuk.
Upaya ini bertujuan mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern, serta demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Sudaryono pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah proaktif menindaklanjuti kasus-kasus pemalsuan pupuk.
“Terima kasih jajaran Polri sudah menindaklanjuti. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi petani dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran akan pupuk palsu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, ditemukannya lima kasus pupuk palsu di Jawa Tengah. Menurut Amran, pupuk palsu tersebut telah menyebabkan kerugian bagi para petani hingga triliunan rupiah.
Atas temuan tersebut, Amran telah melaporkan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti.
Tinggalkan Balasan