INDORAYATODAY.COM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa keputusan strategis negara, khususnya di sektor pangan dan pertanian, harus didasarkan pada kehendak politik, bukan semata-mata pertimbangan untung-rugi atau Good Corporate Governance (GCG).
Menurut Sudaryono, proyek-proyek besar yang menyangkut kepentingan nasional, seperti pembangunan pabrik pupuk di masa lalu, seringkali lahir dari kemauan politik untuk mencapai tujuan negara.
“Keputusan proyek raksasa harus diputuskan secara politik. Kemauan dan kehendak politik,” ujar Sudaryono dalam sebuah foru, Minggu (26/10/2025).
Wamentan menegaskan, perangkat teknis seperti analisis kelayakan (GCG) dan skema pembiayaan (financing) hanyalah bantuan tempur yang berfungsi mendukung sebuah keputusan politik yang sudah diambil.
Logika serupa, lanjutnya, berlaku untuk kebijakan hajat hidup orang banyak lainnya, mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai, penentuan harga gabah, hingga penyederhanaan Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi. Semua adalah buah dari sebuah kehendak politik.
Sudaryono menutup dengan menekankan bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, sektor pangan dan pertanian telah ditetapkan sebagai prioritas utama. Ini adalah keputusan politik tertinggi yang menuntut perubahan cara kerja di seluruh lini pemerintahan.

Tinggalkan Balasan