DEPOK, INDORAYA TODAY – Sidang paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (12/8/2025), mendadak panas setelah anggota Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo (HTA), menanggapi keras pernyataan koleganya dari Fraksi PKS, Khairullah. Perdebatan dipicu isu Car Free Day (CFD) yang dinilai mengganggu akses warga Nasrani menuju rumah ibadah.
Hendrik mempertanyakan sikap PKS yang tiba-tiba menaruh perhatian besar terhadap umat Kristen. Ia menuding selama ini PKS minim menyuarakan aspirasi kelompok minoritas, terutama ketika wali kota berasal dari partai tersebut.
“Kenapa baru sekarang? PKS bantu-bantuin masyarakat Kristen selama ini. Selama ini kemana aja? Kenapa tiba-tiba ada dukungan ketika wali kotanya bukan dari PKS?” kata HTA, yang juga warga nasrani.
Politisi PDIP itu juga menyinggung soal ketidakkonsistenan dukungan terhadap minoritas. “Kenapa enggak vulgar menyatakan dukungan terhadap Kristen dan minoritas lain di Depok ketika pemimpinnya dari PKS?” lanjutnya.
Meski begitu, Hendrik mengakui adanya kekhawatiran di awal penyelenggaraan CFD, terutama terkait akses ke gereja. Namun, menurutnya, persoalan tersebut bisa diatasi dengan penyesuaian jadwal ibadah atau mencari jalur alternatif.
“Ibadahnya tetap jalan, yang ibadah pagi bisa pindah ke sore. Pak Wali pasti akan cari solusi, seperti jalan alternatif,” ujarnya.
Pernyataan Hendrik itu merupakan respons atas interupsi Khairullah, yang meminta Wali Kota Depok, Supian Suri, menindaklanjuti keluhan warga Nasrani terkait dampak CFD.
Dalam interupsinya, Khairullah mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari Persatuan Inteligensia Kristiani Indonesia (PIKI) terkait hambatan yang dialami jemaat gereja saat CFD berlangsung. Menurutnya, ada enam gereja di sekitar Margonda yang terdampak langsung, ditambah sekitar 30 gereja lain yang jalurnya harus melewati kawasan tersebut.
“Artinya, hampir 36 gereja terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Mereka resmi menyampaikan aspirasi kepada Komisi A, termasuk tiga usulan. Pertama, adanya satu jalur khusus agar jemaat bisa lebih cepat sampai ke lokasi ibadah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Supian memastikan pemerintah sudah melakukan evaluasi dan menyiapkan langkah teknis agar umat beragama tetap dapat beribadah dengan nyaman.
“Kita memfasilitasi teman-teman Nasrani yang membutuhkan waktu beribadah dengan angkutan umum yang disiapkan. Kita minta data siapa saja yang perlu dukungan, supaya bisa terlayani menyeluruh,” kata Supian, usai sidang paripurna.
Pemkot Depok berharap kebijakan ini bisa membuat CFD tetap berjalan tanpa mengorbankan hak warga untuk beribadah, termasuk di area yang terdampak penutupan jalan mingguan.
Tinggalkan Balasan