DEPOK, INDORAYA TODAY – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi isu krusial yang perlu segera ditangani secara menyeluruh. Hal itu disampaikan saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di RT 05, RW 06, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Sabtu (4/10/2025) malam.
Menurut Hamzah, persoalan sampah di Kota Depok telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Setiap harinya, jumlah timbunan sampah mencapai 1.358 ton per hari, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung hanya mampu menampung sekitar 300 hingga 350 ton per hari.
“Sampah itu sudah sangat meresahkan. Bukan hanya sampah plastik atau rumah tangga, tapi juga sampah masyarakat,” ujarnya di hadapan warga.
Hamzah menjelaskan, penanganan sampah kini menjadi program prioritas Pemerintah Kota Depok sekaligus program strategis nasional. Pemerintah pusat, kata dia, telah turun tangan untuk membantu penyelesaian persoalan ini melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah Depok.
“Pemerintah Kota Depok sedang memperluas lahan TPA seluas lima hektare yang nantinya akan digunakan untuk proyek PLTSa dan dikelola oleh PLN,” ungkapnya.
Ia optimistis, dengan adanya proyek nasional tersebut, gunungan sampah di TPA Cipayung yang saat ini sudah mencapai 17 meter, akan selesai dan rata dalam waktu 8 hingga 10 tahun ke depan.
“Sampah selesai, anak-anak tetap sekolah, masyarakat tetap produktif. Ini bentuk perhatian nyata pemerintah,” jelas Hamzah.
Dalam kesempatan yang sama, Hamzah juga menyinggung pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai solusi bagi lulusan pendidikan yang membutuhkan keterampilan untuk masuk ke dunia kerja. Program ini, kata dia, termasuk dalam 20 janji unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
“Setelah anak-anak lulus kuliah, mereka butuh tempat untuk mengasah keterampilan. Karena itu, Pemerintah Kota Depok sedang mengkaji pembangunan Balai Latihan Kerja agar bisa bekerjasama dengan perusahaan di dalam dan luar negeri,” terang Hamzah.
Ia menambahkan, realisasi BLK akan diupayakan masuk dalam anggaran tahun depan. Pemerintah bersama DPRD akan mendorong agar pembangunan dapat segera dimulai. “Sekarang kita memang belum punya balai latihan kerja. Tapi ini sudah masuk dalam proses percepatan sesuai dengan janji politik Wali Kota,” kata Hamzah.
Politisi Gerindra itu menilai, dalam waktu enam bulan kepemimpinan Wali Kota Supian Suri, sudah banyak janji politik yang mulai direalisasikan, seperti program Dana RW, fasilitasi pendidikan bagi anak sekolah, hingga pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk nilai di bawah Rp200 juta.
“Baru enam bulan saja janji politiknya sudah dijalankan. Bagaimana nanti kalau sepuluh tahun memimpin, tentu akan lebih banyak capaian yang pro terhadap masyarakat,” ucap Hamzah menutup resesnya.
Tinggalkan Balasan