DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan seluruh substansi Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sudah selaras dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya disepakati bersama DPRD Depok. Kepastian ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, seusai menghadiri rapat finalisasi pembahasan RAPBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Depok, Jumat (21/11/2025).
Wahid menegaskan bahwa desain RAPBD 2026 tetap berada dalam koridor defisit sebagaimana lazim diterapkan di seluruh daerah Indonesia. “Kalau defisit itu pasti. Semua daerah di Indonesia mendesain RAPBD-nya defisit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan finalisasi RAPBD 2026 tidak banyak mengubah arah kebijakan anggaran. Fokus utama tetap memastikan seluruh kesepakatan di KUA-PPAS berjalan konsisten. “Sebenarnya RAPBD itu hanya memastikan yang kemarin sudah disepakati di KUA-PPAS itu sejalan. Jadi tidak akan jauh dari situ,” kata Wahid.
Tiga sektor pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam pembahasan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurut Wahid, seluruh kebutuhan strategis masyarakat pada ketiga sektor tersebut sudah terakomodasi dalam rancangan 2026. “Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang disepakati DPRD. Semuanya sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Nah, semuanya sudah terakomodir,” ucapnya.
Wahid menyebut, setelah RAPBD ditetapkan menjadi Perda dan diturunkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pemkot tinggal memastikan seluruh program berjalan sesuai target waktu. “Tinggal memastikan saja itu dilaksanakan sesuai timeline-nya,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, Wahid juga menanggapi sorotan publik terkait rencana pembangunan flyover Margonda, yang ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Proyek strategis itu direncanakan dibangun pada 2026–2027 secara multiyears, dengan sumber dana dari pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ia menegaskan bahwa pinjaman belum diajukan dan tidak serta-merta membebani fiskal daerah saat ini. “Rencana pembangunan flyover itu direncanakan 2026–2027 multiyears. Sumber dananya rencana pinjaman ke SMI. Jadi sekarang pinjamannya belum,” jelasnya.
Pemkot Depok akan mengajukan pinjaman pada 2026 setelah skema pendanaan dimasukkan dalam APBD. “Secara penganggaran untuk pendanaan dan penerimaan, penerimaannya sudah. Tapi proses peminjamannya nanti di 2026,” kata Wahid.
Tinggalkan Balasan