INDORAYATODAY.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama para Menlu dari tujuh negara sahabat yakni Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, mengeluarkan tuntutan tegas agar Israel segera membuka akses penuh bagi PBB dan LSM internasional di Gaza dan Tepi Barat.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun X @Kemlu_RI, Jumat (2/1/2026), kedelapan negara tersebut menekankan bahwa peran PBB dan organisasi kemanusiaan internasional bersifat integral dan tak tergantikan dalam merespons krisis di Jalur Gaza. Segala upaya untuk menghambat operasional lembaga-lembaga ini dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
“Para menteri luar negeri menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan,” tulis pernyataan tersebut.
Negara-negara tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi 1,9 juta warga pengungsi yang kini terhimpit oleh cuaca buruk. Hujan lebat, badai, dan suhu dingin yang ekstrem telah memperparah kerapuhan bangunan serta merusak tenda-tenda darurat yang sudah tidak layak.
Kondisi ini diperburuk oleh malnutrisi akut dan risiko wabah penyakit yang mengancam nyawa kelompok rentan, terutama anak-anak, kaum perempuan, dan lansia. Terhambatnya kedatangan material untuk hunian sementara dan layanan dasar membuat penderitaan rakyat Palestina kian tak terperi.
Indonesia dan tujuh negara tersebut menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam implementasi rencana gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen dan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina.
“Upaya ini bertujuan untuk membuka jalan yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina,” tegas para Menlu.
Dalam seruan kolektif tersebut, komunitas internasional didesak untuk menegakkan tanggung jawab moral dan menekan Israel agar mencabut pembatasan akses pasokan medis, air bersih, bahan bakar, serta tenda.
Lebih lanjut, kedelapan negara tersebut menuntut segera dibukanya Penyeberangan Rafah di kedua arah. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk secara komprehensif dan bebas hambatan tanpa campur tangan pihak manapun, demi rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit yang hancur total.
Tinggalkan Balasan