INDORAYATODAY.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan langkah cepat di awal tahun dengan menggelar rapat strategis bersama Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan ini fokus pada akselerasi regulasi dan penguatan program hunian rakyat, termasuk target peningkatan kualitas 400 ribu unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa program BSPS merupakan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan semangat gotong royong sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun ini, Kementerian PKP menargetkan peningkatan kualitas hunian bagi sekitar 400 ribu rumah melalui program BSPS. Ini adalah mandat untuk memastikan rakyat memiliki hunian layak,” ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.
Selain BSPS, Menteri PKP mendorong pengembangan Rumah Susun (Rusun) Bersubsidi di kawasan perkotaan sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah. Kebijakan ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tetap memiliki akses hunian di pusat ekonomi.
Terkait aspek legalitas, Ara menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan kini terus diakselerasi. RUU ini diharapkan menjadi solusi komprehensif yang menyeimbangkan kepentingan rakyat, negara, dan dunia usaha.
“RUU Perumahan akan diharmonisasikan dengan peraturan daerah agar implementasinya berjalan efektif dan selaras di lapangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh penyusunan RUU tersebut. Kementerian Hukum akan mengawal proses harmonisasi regulasi guna memastikan kebijakan perumahan nasional dapat diimplementasikan secara optimal tanpa hambatan birokrasi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, kepala daerah dari wilayah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, serta perwakilan asosiasi pengembang perumahan. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Tinggalkan Balasan