INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan fondasi makroekonomi Indonesia yang stabil menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus menghadapi tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Penegasan tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, Rabu (14/1/2026). Ia menyebut stabilitas ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercermin dari sejumlah indikator makro yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,92 persen, sementara neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD 38,54 miliar pada periode Januari–November 2025. Capaian tersebut dinilai menunjukkan resiliensi ekonomi nasional.
“Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh, dengan pertumbuhan di atas rata-rata dunia, inflasi yang terkendali, dan surplus perdagangan,” ujar Sugiono.
Menurutnya, stabilitas ini menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam berbagai inisiatif ekonomi internasional.
Sugiono menilai ketahanan ekonomi nasional menjadi semakin krusial di tengah tren penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen tekanan geopolitik oleh sejumlah negara.
“Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Kekuatan ekonomi tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan bertahan dan beradaptasi,” katanya.
Dalam konteks itu, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk memperkuat ketahanan sekaligus diversifikasi ekonomi. Sepanjang 2025, Indonesia telah menyepakati kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, serta menyelesaikan perjanjian CEPA dengan Uni Eropa.
Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS sejak Januari lalu, yang dinilai membuka peluang perdagangan dan investasi baru sekaligus mendorong reformasi tata kelola global.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI turut memperluas kerja sama dengan mitra nontradisional, termasuk negara-negara Afrika seperti Rwanda, guna mengurangi ketergantungan pada mitra ekonomi lama.
“Diversifikasi mitra dilakukan untuk mengurangi risiko dari gejolak dan perlambatan ekonomi mitra tradisional,” ujar Sugiono.
Ke depan, Kemlu juga menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan sebagai penguatan kelembagaan diplomasi ekonomi.
Menurut Sugiono, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi berbasis value creation guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Seluruhnya memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat,” tutup Sugiono.
Tinggalkan Balasan