INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Ia menyatakan posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk ideal untuk menjamin pelayanan dan respons cepat kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pernyataan itu disampaikan pada penghujung rapat setelah sejumlah fraksi DPR menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden.

“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal,” kata Sigit.

Menurut dia, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden memungkinkan institusi kepolisian bergerak cepat ketika dibutuhkan oleh kepala negara tanpa harus melalui jalur birokrasi tambahan.

“Kita bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian,” ujarnya.

Jenderal Sigit juga menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan persoalan struktural dalam pemerintahan. Ia menyebut adanya risiko munculnya dualisme kepemimpinan atau “matahari kembar” dalam pelaksanaan tugas negara.

“Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” kata dia.

Dalam rapat tersebut, Sigit turut mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk menjabat sebagai menteri kepolisian. Namun, tawaran itu ia tolak secara tegas.

“Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” tutur Sigit.

BACA JUGA:  Idul Adha 2025! Kapolri Serahkan 9.648 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Ia menegaskan, prinsip institusional lebih penting daripada jabatan personal.

“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Kapolri menutup pernyataannya dengan meminta seluruh jajaran Polri untuk menjaga dan mempertahankan posisi institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, struktur tersebut merupakan fondasi penting bagi independensi, efektivitas, dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya. ***