INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok memilih memperluas program sekolah swasta gratis sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah pertama. Kebijakan ini dinilai lebih efisien dibandingkan membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan anggaran besar.
Wali Kota Depok Supian Suri menjelaskan, tingginya permintaan masyarakat terhadap SMP negeri tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah untuk membangun sekolah baru. Saat ini, Kota Depok memiliki 34 SMP negeri, sementara kebutuhan penambahan sekolah masih terus meningkat.
“Untuk mendirikan satu SMP negeri, pembebasan lahannya kurang lebih Rp20 miliar, pembangunan fisik sekitar Rp30 miliar, belum termasuk mebeler dan penyediaan guru,” ujar Supian saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Depok Tahun 2027.
Selain faktor anggaran, keterbatasan penerimaan guru aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi kendala dalam penambahan sekolah negeri. Kondisi tersebut mendorong Pemkot Depok mencari alternatif kebijakan yang lebih realistis dan berkelanjutan.
Sebagai solusi, Pemkot Depok menginisiasi program sekolah swasta gratis dengan menggandeng sekolah-sekolah swasta yang berada di sekitar sekolah negeri. Program ini memberikan bantuan sebesar Rp3 juta per siswa per tahun atau sekitar Rp250 ribu per bulan.
“Harapan masyarakat terhadap sekolah negeri itu karena gratis dan kualitasnya dianggap baik. Maka kita cari jalan agar sekolah swasta juga bisa gratis,” kata Supian.
Pada 2025, sebanyak 49 sekolah swasta menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkot Depok. Program tersebut menampung sekitar 2.700 siswa, dan sejumlah sekolah swasta yang sebelumnya kekurangan murid kini mampu membuka dua hingga tiga rombongan belajar.
Supian menyebutkan, target maksimal program sekolah swasta gratis mencapai sekitar 5.000 siswa per angkatan. Jika mencakup tiga tingkat kelas, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp45 miliar per tahun.
“Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan harus membangun sekolah negeri baru,” ujarnya.
Pemkot Depok menilai kebijakan sekolah swasta gratis tidak hanya menekan beban anggaran daerah, tetapi juga menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini terdampak pembangunan sekolah negeri di sekitarnya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap akses pendidikan gratis dan berkualitas dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat tanpa harus menunggu pembangunan sekolah negeri baru yang memerlukan waktu dan biaya besar. ***
Tinggalkan Balasan