INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok sekaligus anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna memaparkan arah kerja politik dan pembangunan pada 2026. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota disebut menjadi kunci agar kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pradi menyampaikan bahwa arah kerja tersebut berangkat dari semangat “kompak, bergerak, dan berdampak” yang, menurutnya, bukan sekadar slogan. Ia menilai kekompakan menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan bersama, baik sebagai bangsa maupun sebagai unsur pengambil kebijakan.
“Segala sesuatu yang kita lakukan, apabila tidak kompak, baik sebagai bangsa, sebagai keluarga besar bangsa, maupun sebagai unsur pengambil kebijakan tidak mungkin kita bisa mencapai cita-cita bersama,” ujar Pradi.
Ia menambahkan, prinsip “bergerak” harus dimaknai sebagai kerja nyata sesuai kemampuan, latar belakang, dan kompetensi masing-masing. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara optimal.
“Bergerak tentu dengan kemampuan masing-masing, dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun sesuai disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki,” katanya.
Menurut Pradi, setiap kebijakan yang dihasilkan para pemimpin terpilih dari tingkat kota hingga pusat harus memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
Dalam konteks implementasi kebijakan, Pradi menyoroti pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang menjadi target Pemerintah Provinsi dan mulai menunjukkan hasil.
“Pembangunan infrastruktur yang menjadi target Pak Gubernur sejauh ini hasilnya sudah mulai terlihat. Saya keliling Jawa Barat dua hari kemarin, dan memang luar biasa,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah proyek ditargetkan tuntas pada 2026 hingga 2027. Selain itu, kolaborasi lintas wilayah juga terus didorong, termasuk pembangunan underpass yang telah ditandatangani melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pradi menjelaskan, skema kerja sama tersebut menunjukkan pembagian peran yang jelas, di mana pemerintah kota melakukan pembebasan lahan, sementara pemerintah provinsi menangani pembangunan fisik.
Ia juga menyinggung program Rintisan Sekolah Swasta Gratis yang telah berjalan di Kota Depok dan dinilai berpeluang diadopsi di tingkat provinsi, khususnya untuk jenjang SLTA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain pendidikan, kerja sama juga diarahkan pada sektor kesehatan, termasuk pemenuhan fasilitas di rumah sakit umum daerah.
“Prinsipnya, tidak ada kata kita duduk diam. Kita betul-betul bekerja secara serius,” tegas Pradi.
Ke depan, Pradi berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat berjalan semakin solid, termasuk dengan melibatkan pihak investasi agar manfaat pembangunan dirasakan lebih luas. Ia menegaskan, seluruh kerja politik dan kebijakan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Target kami adalah terus bekerja untuk masyarakat dan diterima oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pradi juga menyebut target politik Partai Gerindra ke depan adalah peningkatan jumlah kursi legislatif, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat, sebagai cerminan kepercayaan publik terhadap kerja yang dijalankan. ***
Tinggalkan Balasan