INDORAYATODAY.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Pertemuan perdana tingkat kepala negara ini dijadwalkan berlangsung di Institute of Peace, Washington D.C., Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026 mendatang.
Meski undangan telah diterima, pihak Istana Kepresidenan menyatakan masih melakukan pertimbangan mendalam sebelum memberikan konfirmasi kehadiran. “Belum (dapat dikonfirmasi kehadiran Presiden), nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Prasetyo, yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Presiden, menambahkan bahwa jika lawatan ke Amerika Serikat ini terealisasi, pemerintah berharap kunjungan tersebut memiliki nilai strategis ganda. Selain menghadiri agenda kemanusiaan dan perdamaian, Presiden diproyeksikan dapat menandatangani hasil negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
KTT BoP merupakan tindak lanjut dari pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan piagam tersebut bersama Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan sejumlah negara lainnya.
Keterlibatan Indonesia dalam lembaga ini dipandang sebagai langkah diplomasi aktif dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun, diplomasi ekonomi juga menjadi agenda yang tak kalah penting dalam rencana lawatan ini.
“Kami menghendaki dan ingin bisa dua-duanya (menghadiri KTT dan kesepakatan dagang),” tegas Prasetyo.
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan pengumuman resmi terkait daftar pemimpin negara yang telah mengonfirmasi kehadiran di Washington pekan depan. Meski Indonesia telah resmi menjadi anggota BoP, partisipasi Presiden Prabowo tetap akan disesuaikan dengan urgensi agenda nasional dan perkembangan situasi geopolitik terkini.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebelumnya sempat mendapat perhatian luas. Presiden Prabowo menekankan bahwa meski Indonesia mendukung penuh upaya perdamaian, kepentingan nasional tetap menjadi landasan utama, termasuk adanya opsi untuk keluar dari keanggotaan jika di kemudian hari kebijakan lembaga tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan RI.
Tinggalkan Balasan