INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto memberikan jawaban menukik atas berbagai tudingan yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menghambur-hamburkan uang negara. Di hadapan publik, Presiden menegaskan bahwa anggaran untuk program unggulan tersebut justru berasal dari hasil penghematan besar-besaran terhadap anggaran yang sebelumnya rawan dikorupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta 18 Gudang Ketahanan Pangan di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Ia menyayangkan adanya pihak-pihak, termasuk dari kalangan akademisi, yang memandang sebelah mata upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa.
“Ada yang meramalkan proyek ini pasti gagal, program ini menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan dan efisiensi anggaran,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.
Presiden membeberkan bahwa sumber pendanaan MBG diambil dari pengalihan anggaran belanja yang tidak langsung menyentuh rakyat. Ia mencontohkan belanja rutin seperti rapat di luar kota, seminar, konferensi, hingga kunjungan kerja yang tidak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat luas.
Prabowo meyakini, jika anggaran tersebut tidak diselamatkan dan dialihkan untuk program gizi, uang rakyat tersebut justru berpotensi “dimakan” oleh praktik korupsi oknum pribadi. “Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini. APBN kita tetap sehat, defisit pun masih di bawah batas 3 persen yang ditetapkan negara,” jelasnya.
Meski mendapatkan kritik tajam dari kalangan intelektual, Prabowo menegaskan tidak akan mundur dalam merealisasikan program MBG. Baginya, pemenuhan gizi anak-anak Indonesia adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan mengatasi masalah stunting yang masih menghantui bangsa.
“Stunting juga bagian dari pemiskinan. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin tujuan kita benar dan baik untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia,” imbuhnya.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah untuk mengubah orientasi belanja negara dari hal-hal yang bersifat seremonial menuju pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Bagi Presiden, keberhasilan program ini bukan sekadar soal angka ekonomi, melainkan soal kehormatan dan masa depan generasi penerus Republik Indonesia.
Tinggalkan Balasan