INDORAYATODAY.COM – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyatukan perbedaan metode penetapan awal Ramadhan di Indonesia. Langkah ini diambil guna menciptakan keseragaman ibadah di tengah umat Islam, sekaligus meminimalisasi potensi kebingungan akibat perbedaan jadwal memulai puasa.
Dalam konferensi pers Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1447 H di Jakarta, Selasa (17/2/2026), Menag menyatakan akan segera melakukan safari silaturahim kepada berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan para ahli falak.
“Selaku Menteri Agama, saya akan menjadi pendengar aktif terlebih dahulu kepada seluruh ormas yang ada. Kami akan mendatangi dan mendengarkan masukan mereka, termasuk dari para pakar di bidangnya masing-masing,” ujar Nasaruddin Umar.
Belajar dari Sejarah Kemerdekaan
Nasaruddin mengungkapkan optimisme bahwa titik temu antar-metodologi penetapan awal bulan hijriah bukanlah hal yang mustahil. Ia merujuk pada catatan sejarah awal kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh elemen umat Islam selalu menunjukkan kekompakan dalam menetapkan awal Ramadhan.
“Faktanya, sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak. Mengapa belakangan ini ada perbedaan? Nah, ini yang perlu kita cari titik temunya,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa dirinya akan “sowan” kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas keagamaan guna mendiskusikan konsep penyatuan kalender ini.
Perbedaan di Tahun 1447 H
Upaya penyatuan ini menjadi semakin relevan mengingat pada tahun 2026 ini kembali terjadi perbedaan awal puasa. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pantauan hilal yang belum memenuhi kriteria MABIMS di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan jatuh lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
Menag berharap perbedaan yang terjadi saat ini tidak lantas memecah belah ukhuwah Islamiyah di tanah air. Pemerintah berkomitmen bahwa dialog intensif pasca-Ramadhan tahun ini akan menjadi fondasi bagi terciptanya kalender Islam tunggal yang dapat diterima oleh semua pihak di masa depan.
Tinggalkan Balasan