INDORAYATODAY.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera tidak perlu menunggu seluruh proses pendataan selesai secara total. Pemerintah mendorong agar bantuan segera dieksekusi berdasarkan data yang telah dinyatakan valid guna mempercepat pemulihan di lapangan.
“Kami sedang mempersiapkan realisasinya. Kami juga terus berkoordinasi dengan BNPB dan Kepala Satgas untuk melakukan proses ini secara bertahap,” ujar Prasetyo saat menghadiri rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Menurut Prasetyo, data yang sudah terverifikasi dan dianggap valid dapat langsung digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan. Langkah ini diambil agar proses penanganan di wilayah terdampak tidak terhambat oleh birokrasi pendataan yang panjang.
Ia mengakui bahwa persoalan data masih menjadi tantangan utama dalam penanganan bencana. Ketidaksesuaian kategori kerusakan sering kali ditemukan di lapangan, mulai dari warga yang tidak terdampak hingga kesalahan klasifikasi tingkat kerusakan bangunan.
“Masalah data ini memang krusial. Ada yang sebenarnya rusak ringan, tetapi dimasukkan ke kategori rusak sedang atau berat. Itulah mengapa validasi menjadi penting,” ungkap Prasetyo.
Prasetyo menilai, apabila pemerintah harus menunggu seluruh data dari seluruh wilayah benar-benar lengkap dan sempurna, maka kecepatan penyaluran bantuan akan sangat terganggu. Padahal, masyarakat membutuhkan bantuan tersebut sesegera mungkin.
Untuk menjamin kelancaran proses ini, pemerintah menyatakan siap bertanggung jawab dari sisi regulasi. Hal ini bertujuan agar para petugas yang bekerja di lapangan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak ragu-ragu dalam menyalurkan bantuan.
“Kami bertanggung jawab secara regulasi. Akan kami siapkan payungnya supaya teman-teman di lapangan tidak ragu untuk segera merealisasikan bantuan ketika datanya sudah valid,” tutur Prasetyo menegaskan.
Tinggalkan Balasan