INDORAYATODAY.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, memberikan klarifikasi terkait status keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menlu menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum internasional tersebut sama sekali tidak disertai dengan kewajiban membayar iuran keanggotaan.
Hal tersebut ditegaskan Menlu Sugiono saat memberikan keterangan pers di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026) waktu setempat. Ia meluruskan spekulasi mengenai dana kontribusi yang sempat mengemuka dalam pembahasan perdamaian dunia baru-baru ini.
“Sampai saat ini, kita belum sekali pun membayar iuran. Apa yang dibicarakan kemarin bukan soal kontribusi wajib, melainkan hal di luar itu. Terkait komitmen 5 miliar dolar AS untuk Gaza dari Presiden Donald Trump, itu juga di luar dari struktur iuran BoP,” ujar Sugiono.
Menlu menjelaskan bahwa iuran bukan merupakan syarat sah keanggotaan dalam Board of Peace. Indonesia, menurutnya, telah resmi menjadi bagian dari grup tersebut tanpa ada tuntutan finansial yang mengikat. Namun, ia mengakui adanya mekanisme kontribusi sukarela bagi negara yang berkeinginan menjadi anggota permanen.
“Sejak awal saya sampaikan, ini bukan iuran keanggotaan dan bukan syarat keanggotaan. Kita sudah menjadi anggota tanpa harus membayar pun tidak masalah. Kecuali jika kita ingin mengambil posisi anggota permanen, memang ada pembicaraan mengenai kontribusi senilai 1 miliar dolar AS,” jelasnya lebih lanjut.
Lebih jauh, Sugiono menekankan bahwa fondasi utama dari grup ini bukanlah materi, melainkan aksi nyata untuk perdamaian. Bentuk kontribusi dari negara anggota sangatlah beragam dan tidak melulu berupa uang. Indonesia sendiri memilih jalan kontribusi melalui pengerahan personel dalam International Stabilization Force (ISF).
“Bentuk kontribusinya macam-macam, ada yang berupa uang, pengerahan pasukan, hingga dukungan personal melalui akun resmi di Bank Dunia,” tuturnya.
Kehadiran Menlu Sugiono di Amerika Serikat ini mempertegas posisi diplomasi Indonesia yang tetap konsisten mengedepankan aksi lapangan dan pengiriman pasukan perdamaian sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas keamanan internasional.
Tinggalkan Balasan