INDORAYATODAY.COM – Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda sementara kebijakan tersebut hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.
Langkah Dasco ini mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto. Ia menilai sikap pimpinan DPR tersebut merupakan cerminan keberpihakan legislatif terhadap penguatan industri otomotif di dalam negeri.
“Kami mengapresiasi seruan penundaan ini. Ini menunjukkan komitmen DPR dalam melindungi kepentingan industri nasional agar tidak tergerus oleh kebijakan impor yang tergesa-gesa,” ujar Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Permintaan penundaan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (23/2). Menurutnya, kebijakan strategis dengan volume impor yang besar perlu mendapatkan arahan langsung dari Kepala Negara untuk memastikan urgensi dan dampak jangka panjangnya.
“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” kata Dasco.
Ia menekankan pentingnya pembahasan mendalam terkait kesiapan industri otomotif domestik untuk menyuplai kebutuhan armada koperasi desa. Hal ini selaras dengan semangat kemandirian ekonomi yang diusung oleh pemerintah.
Penundaan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengkaji ulang potensi produsen otomotif lokal. Dengan mengutamakan produk dalam negeri, program Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga saat ini, rencana pengadaan armada operasional koperasi tersebut masih terus dimatangkan. DPR memastikan akan terus mengawal agar setiap kebijakan pengadaan barang pemerintah tetap berorientasi pada pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang maksimal.
Tinggalkan Balasan