INDORAYATODAY.COM – Kabupaten Bogor bersiap menyongsong pesta demokrasi tingkat desa pada tahun 2027 mendatang. Sekitar 50 persen dari total 416 desa di Bumi Tegar Beriman dijadwalkan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto mewanti-wanti agar masa transisi kepemimpinan tidak menghambat pelayanan publik dan program prioritas nasional.
Bupati Rudy menekankan bahwa suksesi kepemimpinan di tingkat desa harus berjalan selaras dengan semangat pembangunan yang berkelanjutan. Ia berharap, kekosongan jabatan saat masa transisi tidak menjadi alasan berhentinya program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Bupati adalah keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini ditargetkan telah tuntas dan beroperasi di seluruh desa se-Kabupaten Bogor pada tahun 2027. Koperasi ini diharapkan menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat kemandirian finansial masyarakat desa.
“Kita targetkan 2027 Koperasi Desa Merah Putih bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa. Program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten harus tetap berjalan baik tanpa hambatan,” ujar Rudy, Jumat (6/3/2026).
Selain penguatan ekonomi, Rudy mendorong transformasi tata kelola pemerintahan desa ke arah yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini diperkuat dengan sinergi bersama Kejaksaan Agung melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). “Dengan Jaga Desa, kita berkolaborasi membangun bangsa. Slogannya jelas: Jaga Desa, Jaga Indonesia,” tambahnya.
Selama masa transisi, jabatan Kepala Desa akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Rudy juga mengingatkan peran krusial Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas kebijakan dan penyambung lidah aspirasi masyarakat.
Sinergi antara Plt kades dan BPD dinilai sangat penting agar sistem pemerintahan tidak goyah. Dengan demikian, ketika kepala desa definitif terpilih nantinya, mereka tidak perlu memulai segala sesuatunya dari nol.
“Sehingga saat kepala desa baru menduduki jabatannya, sistem pemerintahan desanya tidak berubah. Program tetap berjalan tanpa kendala, dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga khidmatnya,” pungkas Rudy.
Tinggalkan Balasan