INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni, menyoroti sejumlah isu pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perubahan kebijakan zonasi menjadi sistem domisili pada penerimaan siswa di sekolah negeri.
Supriatni menyampaikan bahwa perubahan kebijakan tersebut menjadi perhatian warga di berbagai wilayah Kota Depok. Karena itu, ia meminta dinas terkait untuk memastikan penerapan sistem domisili dilakukan secara tepat dan mempertimbangkan kondisi wilayah.
Menurutnya, kebijakan penerimaan siswa baru perlu disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Terkait zonasi yang diubah menjadi domisili dalam SPMB tahun 2026 menjadi perhatian warga masyarakat di berbagai wilayah Kota Depok. Kami berharap dinas terkait dapat menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi wilayah yang benar-benar tepat,” ujar Supriatni saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta sehingga kebijakan tersebut tidak berdampak pada berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta.
Selain persoalan SPMB, Supriatni juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait keberadaan sekolah pendidikan Islam di Kota Depok, seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Menurutnya, masyarakat di sejumlah kecamatan berharap keberadaan madrasah negeri dapat direalisasikan agar akses pendidikan berbasis keagamaan semakin terbuka.
Ia juga menyinggung informasi mengenai rencana penerimaan siswa di MTsN yang berada di Kelurahan Rangkapan Jaya, serta meminta kejelasan terkait kesiapan sekolah tersebut menerima peserta didik pada tahun ajaran mendatang.
Supriatni menambahkan bahwa peningkatan mutu pendidikan juga perlu didukung dengan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Kota Depok memperhatikan distribusi beasiswa bagi pelajar berprestasi maupun siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat diterima secara merata.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memastikan seluruh anak di Kota Depok memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak.
Tinggalkan Balasan