INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah efisiensi fiskal sekaligus mendorong perubahan pola kerja berbasis digital. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2026 di instansi pusat dan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).
Selain itu, pemerintah mendorong penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui pemanfaatan teknologi digital.
Pembatasan juga dilakukan pada penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional. ASN didorong menggunakan transportasi publik guna menekan konsumsi energi.
Sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH, seperti layanan kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Sektor strategis lain, termasuk industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan, juga tetap beroperasi normal. Kegiatan belajar mengajar di jenjang dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka penuh.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp6,2 triliun dari efisiensi mobilitas ASN. Selain itu, penghematan konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan memangkas pengeluaran perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan seremonial.
Anggaran tersebut akan dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk penanganan bencana. Total potensi refocusing anggaran diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini,” kata Airlangga.
Kebijakan pemangkasan perjalanan dinas dan penerapan WFH menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong transformasi pola kerja yang lebih efisien dan adaptif. ***
Tinggalkan Balasan