DEPOK, INDORAYA TODAY – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 telah rampung dan siap dibawa ke rapat paripurna bersama Wali Kota dan DPRD Depok. Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono, menyebut diskusi antara Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan perangkat daerah berlangsung dinamis namun tetap konstruktif.
“Pembahasan rapatnya cukup hangat tapi konstruktif, karena semuanya fokus bagaimana mendesain anggaran 2026 di tengah kondisi nasional yang sedang mengalami penurunan dana transfer,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPRD Depok, Jumat (7/11/2025).
Menurut Wahid, dinamika pembahasan kali ini justru menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan anggaran agar tetap berfokus pada pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Kesimpulannya jelas, fokus kita sama, bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Wahid menjelaskan, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang lebih dulu menyusun KUA-PPAS sebelum informasi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) diterima, Kota Depok justru menyelesaikan pembahasan setelah data final TKD turun. Dengan begitu, Depok sudah melakukan penyesuaian sejak awal dan tidak perlu memangkas kembali anggaran.
“Kita sudah menyesuaikan dari awal. Jadi, kebijakan 2026 ini dirancang berdasarkan pendapatan yang benar-benar sudah diterima,” jelasnya.
Terkait program prioritas, Wahid memastikan dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi fokus Pemkot Depok. Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) akan tetap dilanjutkan dan bahkan mendapat tambahan anggaran tahun depan. “Konsep Pak Wali sangat bagus, bagaimana agar sekolah swasta juga diminati. Jadi tidak semua anak harus sekolah di negeri,” katanya.
Selain itu, Wahid menegaskan Pemkot Depok bersama DPRD berkomitmen melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) pada 2026. Bahkan, dua puskesmas baru, di wilayah Pancoran Mas dan Leuwinanggung, akan segera dibangun sebagai wujud nyata peningkatan layanan kesehatan dasar masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran yang ada, kami tetap optimis program pendidikan dan kesehatan dapat direalisasikan. Komitmen ini didukung penuh oleh DPRD,” tuntas Wahid.
Tinggalkan Balasan