DEPOK, INDORAYA TODAY – Polemik pembangunan Flyover Margonda kembali mencuat setelah sejumlah anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS menyebut proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah serta mengancam layanan publik dasar.
Menanggapi kritik itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok memastikan seluruh proses perencanaan dilakukan melalui kajian teknis dan finansial yang komprehensif. Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana, menegaskan proyek ini merupakan bagian dari program strategis Pemkot Depok untuk mengurai kemacetan di pusat kota.
“Jadi proyek ini diawali dari perencanaan kita, karena kan kita mengindentifikasi terkait dengan ruas jalan atau titik simpang kemacetan lalu lintas,” ujar Dadang kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).
Menurut Dadang, kondisi Jalan Margonda saat ini sudah berada pada Level of Service Grade E, yang menggambarkan kemacetan berat terutama di akhir pekan. Karena itu, opsi peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan flyover dinilai paling relevan untuk menangani simpang Juanda, titik yang disebut paling krodit.
“Kan Margonda itu level of service-nya itu di Grade E hampir stuck. Salah satu alternatif tindakan yaitu meningkatkan kapasitas jalan dengan pembangunan flyover,” paparnya.
Bappeda memastikan kajian teknis dikerjakan Dishub bersama konsultan dan lembaga terkait. Hasilnya, muncul opsi flyover utara, selatan yang dilengkapi satu kaki menuju Jalan Juanda.
“Sehingga muncullah opsi membangun flyover utara-selatan dan satu kaki flyover ke Jalan Juanda. Itu untuk mereduksi kemacetan,” jelas Dadang.
Untuk skema pembiayaan, proyek ini dirancang menggunakan berbagai alternatif pendanaan kreatif, termasuk KPBU dan pinjaman daerah. Kajian awal dilakukan Dinas PUPR untuk memastikan kebutuhan konstruksi dan proyeksi anggaran.
“Lalu sumbernya dari mana? Karena banyak alternatif pembiayaan bisa oleh KPBU dan juga melalui pinjaman daerah,” ujarnya.
Dadang menegaskan, Pemkot Depok memilih pinjaman daerah dengan tenor lima tahun melalui PT SMI setelah mempertimbangkan kapasitas fiskal. “Maka kita ambil opsi pembiayaannya melalui pinjaman daerah bunganya relatif rendah karena dia merupakan LKBB,” kata Dadang.
Ia menyebut, bunga pinjaman berkisar 5,8, 6 persen dan diyakini mampu ditutup oleh kekuatan fiskal Pemkot Depok. Proyek ini disebut selaras dengan arahan pemerintah pusat mengenai alokasi minimal 40 persen belanja infrastruktur dari APBD. “Iya, karena kita pun sebetulnya alokasi yang bisa dipergunakan kita itu cukup besar sehingga itulah yang menjadi pertimbangan kita,” ucapnya.
Dadang juga menegaskan bahwa pembangunan ini bukan proyek serampangan, melainkan hasil kajian yang sudah lama disiapkan untuk menjawab persoalan kemacetan kronis di Margonda.
“Oh enggak, kita berdasarkan perencanaan dan kemacetan lalu lintas itu sudah diinterplikasi sejak lama. Jadi memang harus ada kebijakan yang bisa mereduksi kemacetan itu,” katanya.
Flyover Margonda yang berada di jantung Kota Depok diproyeksikan akan memperbaiki mobilitas publik dan mendukung layanan dasar masyarakat. Proyek ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp275 miliar.
Tinggalkan Balasan