INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan percepatan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek hunian vertikal ini ditargetkan mulai dibangun pada Mei 2026 sebagai bagian dari penyediaan rumah bagi pekerja.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa arahan Presiden menekankan percepatan pembangunan secara masif. Arahan tersebut telah ia laporkan langsung kepada Presiden Prabowo.
“Saya juga sudah laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Arahan Presiden, bangun dengan cepat dan masif,” ujar Maruarar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (26/01/2026).
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menambahkan bahwa koordinasi lintas pihak telah dilakukan untuk mempercepat realisasi proyek tersebut. Ia menyebutkan telah berkoordinasi dengan Hashim Djojohadikusumo serta Rosan Roeslani dalam rangka mendukung percepatan pembangunan rusun subsidi di Meikarta.
Menurut Ara, pembangunan rusun subsidi ini dirancang sebagai solusi hunian vertikal bagi pekerja dan buruh di kawasan industri yang padat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kawasan Bekasi dan sekitarnya selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia.
Maruarar juga mengungkapkan bahwa rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku telah bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) pada Kamis (22/1/2026).
“Saya datang kepada Pak KDM. Apalagi kita tahu cukup banyak bencana yang ada di Jawa Barat sekarang. Jadi saya tanya, dan beliau memang sangat setuju karena itu kan ke atas (pembangunannya),” kata Maruarar.
Ia menilai pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan sekaligus risiko bencana di sejumlah wilayah Jawa Barat. Selain itu, konsentrasi kawasan industri dari Bekasi hingga Karawang turut mendorong tingginya kebutuhan hunian bagi pekerja.
Berdasarkan data Kementerian PKP, penerima rumah subsidi selama ini didominasi oleh pekerja dan buruh. Maruarar menyebutkan, kuota rumah subsidi tapak yang disediakan pemerintah terus meningkat, namun permintaan masih sangat tinggi.
“Dari data kita, selama ini rumah subsidi tapak itu paling banyak adalah pekerja atau buruh. Bahkan sampai saya naikkan kuotanya dua kali, pertama 20.000, 40.000, terakhir 60.000 juga masih lebih,” ujarnya.
Dengan tingginya kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan industri, Maruarar menilai pembangunan rusun subsidi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah berharap proyek rusun subsidi di Meikarta dapat memperluas akses hunian layak bagi pekerja sekaligus mendukung pemerataan pembangunan perumahan di Jawa Barat. ***
Tinggalkan Balasan