DEPOK, INDORAYA TODAY – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus memperkuat kualitas sumber daya manusia agar siap bersaing di dunia kerja. Melalui berbagai program pelatihan vokasional bersertifikat nasional, Disnaker menargetkan lahirnya tenaga kerja kompeten sekaligus penurunan angka pengangguran di Kota Depok.
Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan penguatan SDM menjadi fokus utama instansinya, seiring kebutuhan dunia usaha dan industri yang semakin menuntut tenaga kerja terampil dan tersertifikasi.
“Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, kami dibantu oleh sekretariat dan tiga bidang utama,” ujar Nessi di Balai Kota, Jumat (30/1/2026).
Bidang pertama adalah Hubungan Industrial, yang berperan menjaga komunikasi antara pekerja dan pengusaha agar tetap harmonis. Disnaker juga bertindak sebagai fasilitator sekaligus mediator apabila terjadi perselisihan hubungan kerja.
Menurut Nessi, pendekatan dialog menjadi kunci agar hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan dapat berjalan seimbang. “Intinya bagaimana kita memastikan hak pekerja terpenuhi, dan perusahaan juga menjalankan kewajibannya sesuai aturan,” katanya.
Melalui bidang ini pula, Disnaker mendorong seluruh pekerja di Kota Depok agar terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, baik sektor formal maupun informal.
Disnaker turut mendukung program prioritas Wali Kota Depok berupa pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi RT, RW, LPM, pengurus PKK, hingga penjaga rumah ibadah. Meski penganggaran berada di masing-masing perangkat daerah, Disnaker berperan dalam penyusunan regulasi agar program berjalan efektif.
“Kami membantu dari sisi aturan, mulai dari penyusunan perwal sampai pemetaan risikonya,” ujar Nessi.
Selain itu, Disnaker juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok rentan.
Kelompok tersebut mencakup warga tanpa penghasilan tetap dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan, seperti pemulung dan pekerja informal lainnya. Data penerima bersumber dari Dinas Sosial dan dikelola langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Tahun ini jumlahnya sekitar 7.000 orang,” kata Nessi.
Bidang kedua adalah Pelatihan dan Produktivitas serta Bina LPK, yang menjadi ujung tombak peningkatan kompetensi pencari kerja. Berbagai pelatihan vokasional disiapkan agar peserta tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki sertifikat yang diakui secara nasional.
Pelatihan yang diselenggarakan Disnaker Depok seluruhnya mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Dengan sertifikat BNSP, kompetensi peserta diakui secara nasional dan lebih mudah diserap dunia kerja,” ujarnya.
Tahun ini, Disnaker membuka pelatihan perbengkelan yang akan terhubung langsung dengan perusahaan ternama di Indonesia. Peserta yang lulus diharapkan dapat direkrut, sementara lainnya didorong membuka usaha mandiri.
Selain itu, pelatihan konten kreator dan barista juga digelar untuk menyesuaikan kebutuhan industri kreatif dan jasa yang terus tumbuh di Depok.
Disnaker juga menjalin kerja sama dengan sektor perhotelan, salah satunya Hotel Mercure, melalui skema pelatihan intensif dua bulan teori dan enam bulan praktik lapangan.
“Harapannya, kebutuhan tenaga kerja hotel bisa dipenuhi dari peserta pelatihan kami,” kata Nessi.
Bidang ketiga, yakni Perluasan dan Penempatan Kerja, berfokus pada fasilitasi lowongan pekerjaan melalui jejaring perusahaan, termasuk penyaluran tenaga kerja hasil pelatihan.
Melalui sinergi tiga bidang tersebut, Disnaker Depok optimistis dapat mencetak tenaga kerja siap pakai, bersertifikat, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.
“Target kami jelas, meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran di Kota Depok,” tuntas Nessi.
Tinggalkan Balasan