INDORAYATODAY.COM — Organisasi Pemuda Masjid Dunia menyampaikan usulan strategis terkait penamaan perkampungan haji Indonesia yang terletak di Makkah, Arab Saudi. Mereka mengusulkan agar kawasan tersebut dinamakan “Kampung Haji Indonesia Prabowo” sebagai upaya memperkuat identitas nasional sekaligus simbol peningkatan pelayanan bagi jamaah haji di Tanah Suci.
Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, menjelaskan bahwa usulan ini lahir dari aspirasi masyarakat sipil. Menurutnya, penamaan tersebut memiliki makna mendalam dalam merepresentasikan kehadiran negara bagi para tamu Allah asal Indonesia.
“Usulan penamaan ini menempatkan Indonesia sebagai unsur utama. Hal ini menjadi penegasan bahwa fasilitas tersebut adalah milik dan tanggung jawab negara,” ujar Said dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Said menambahkan, penyematan nama “Prabowo” (Presiden Prabowo Subianto) di belakang nama perkampungan tersebut merupakan bentuk penghormatan simbolis. Hal ini didasari atas perhatian serius kepemimpinan nasional saat ini dalam meningkatkan kualitas dan martabat penyelenggaraan ibadah haji.
Dari aspek hukum administrasi negara, Said menilai penamaan fasilitas publik merupakan bagian dari kebijakan administratif pemerintah. Menurutnya, langkah ini tidak menyalahi peraturan perundang-undangan selama dilakukan secara proporsional dan melalui mekanisme resmi yang berlaku.
“Kami menekankan bahwa usulan ini bukan dimaksudkan sebagai personalisasi fasilitas publik, melainkan sebagai simbol historis dan etis yang tetap menjunjung prinsip kepentingan umum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik,” jelasnya lagi.
Pemuda Masjid Dunia menegaskan bahwa gagasan ini murni merupakan masukan dari unsur masyarakat dan bukan merupakan keputusan negara. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses dan keputusan akhir kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang ada.
Ia berharap usulan ini dapat diterima sebagai masukan konstruktif demi memperkuat identitas bangsa di mancanegara. Dengan adanya identitas yang kuat, diharapkan pelayanan ibadah haji ke depan menjadi lebih bermartabat, profesional, dan berkelanjutan bagi seluruh jamaah Indonesia.
“Ini adalah masukan untuk mendukung pelayanan haji yang lebih baik di masa depan. Keputusan akhir kami kembalikan kepada pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkas Said.
Tinggalkan Balasan