DEPOK, INDORAYA TODAY – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Depok bukan hanya menyeret satu pejabat. Informasi yang diterima menyebut, lebih dari satu unsur pimpinan hingga aparatur peradilan ikut diamankan dalam operasi tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Hery Supriyono, membenarkan bahwa OTT KPK yang menjerat Wakil Ketua PN Depok berinisial BS juga melibatkan pihak lain. Mereka berasal dari unsur pimpinan hingga jajaran teknis pengadilan.

“Info yang saya terima itu Wakil, Ketua, dan Jurusita,” ujar Hery saat ditemui di sela kunjungannya ke PN Depok, Jumat (6/2/2026).

Hery mengaku sangat prihatin dan terpukul atas peristiwa yang mencoreng lembaga peradilan tersebut. Menurut dia, pimpinan sebenarnya telah berulang kali mengingatkan agar seluruh jajaran memberikan pelayanan yang bersih dan maksimal kepada masyarakat.

“Sebetulnya kita sangat terpukul dengan kejadian ini. Pimpinan sudah berupaya untuk mencegah, sudah mengingatkan, tapi tetap terjadi,” katanya.

Ia menegaskan, kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Saat ini, proses hukum tengah berjalan dan pihaknya memilih bersikap kooperatif.

“Intinya kita proaktif. Karena ini sudah terjadi, maka kita serahkan kepada aparat yang berwenang,” tegas Hery.

Terkait detail perkara, Hery mengaku belum mengetahui secara rinci. Informasi yang diterimanya baru didapat pada Kamis malam, sehingga ia belum bisa menjelaskan konstruksi kasus secara utuh.

“Saya belum tahu detail kasusnya seperti apa. Informasinya baru saya terima tadi malam,” ujarnya.

Ia juga menyebut sejumlah ruangan di PN Depok telah disegel KPK, di antaranya ruang wakil ketua, ketua, dan jurusita. Namun, lokasi pasti penangkapan para pihak tersebut masih menunggu keterangan resmi lanjutan.

BACA JUGA:  Disdukcapil Depok Mulai WFH Setiap Kamis, Begini Skema Layanannya

“Yang saya terima informasinya, ruangan-ruangan itu disegel. Kalau ditangkapnya di mana, itu belum jelas,” katanya.

Sebagai pimpinan, Hery menyatakan kehadirannya di PN Depok juga sebagai bentuk dukungan moral kepada pegawai yang tidak terlibat perkara agar tetap semangat melayani masyarakat.

“Saya datang sebagai orang tua, memberi semangat kepada adik-adik kita yang ada di sini supaya tetap menjalankan tugas pelayanan,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya akan segera mengusulkan pengisian jabatan pimpinan yang kosong agar roda organisasi dan pelayanan publik tidak terganggu.

“Karena unsur pimpinan dibawa, maka kami usulkan agar dalam waktu tidak terlalu lama segera diisi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua PN Depok berinisial BS terjaring OTT KPK pada Kamis (5/2/2026) bersama sejumlah pihak lain. Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut OTT itu diduga berkaitan dengan aliran uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara sengketa lahan di Depok.

Perkara tersebut diduga menyangkut sengketa lahan seluas sekitar 6.500 meter persegi di kawasan Tapos, Kecamatan Cimanggis. KPK masih mendalami apakah aliran dana tersebut masuk kategori suap atau pemerasan.