INDORAYATODAY.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan target peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, pada 8 Maret 2026 mendatang. Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung percepatan Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa langkah ini merupakan terobosan strategis untuk menyediakan hunian vertikal yang terjangkau namun tetap berkualitas.
“Rencananya, 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking di lokasi lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi,” ujar menteri yang akrab disapa Ara tersebut usai berdiskusi dengan perwakilan Lippo Group di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ara menyoroti rendahnya realisasi pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir yang menurut data BP Tapera hanya mencapai 140 unit. Angka tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan di Meikarta ditargetkan mampu menampung hingga 141.000 unit hunian.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya fokus pada kuantitas bangunan semata. Pemerintah akan memastikan ekosistem pendukung telah siap sebelum hunian dipasarkan.
Survei Konsumen: Melakukan kajian kebutuhan dan preferensi pasar agar desain tepat sasaran. Fasilitas Terpadu: Memastikan ketersediaan sekolah, rumah sakit, pusat ekonomi, dan akses transportasi publik. Lingkungan Produktif: Menciptakan kawasan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mendukung produktivitas penghuninya.
Menteri Ara turut menyampaikan apresiasi atas komitmen Lippo Group dalam mendukung rencana strategis ini. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dianggap menjadi kunci utama agar program perumahan nasional dapat berjalan cepat dan tepat.
Pemerintah berharap proyek di Meikarta ini dapat menjadi model percontohan (pilot project) penyediaan hunian vertikal terintegrasi di Indonesia. Dengan integrasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai, diharapkan beban ekonomi MBR dapat berkurang melalui akses hunian yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
Tinggalkan Balasan